Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendifinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dikenal sebagai anak luar nikah. Dalam pasal 43 ayat (2) UU No. l Tahun 1974 disebutkan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal anak luar kawin itu. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974, mengenai anak luar kawin akan digunakan ketentuan yang lama yaitu KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata pada umumnya membedakan kedudukan serta perlindungan hukum antara anak luar kawin dan anak sah. Secara hukum, anak sah memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan anak luar kawin. Perbedaan ini dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemanusiaan. Apabila dibandingkan dengan di Belanda, sebagai negara asal KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, perbedaan kedudukan antara anak sah dengan anak luar kawin ini sudah tidak terlalu jelas terlihat. Belanda telah banyak melakukan perkembangan dan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan mereka terkait kedudukan dan perlindungan hukum anak luar kawin sehingga antara anak sah dan anak luar kawin mempunyai kedudukan hukum yang setara. Tesis ini akan membahas mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia serta perbandingannya dengan di Belanda. Seilain itu dalam tesis ini juga akan dibahas dan dianalisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2142K/Pdt/1989. Penelitian ini adalah penelitian berjenis hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif dan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan dan perlindungan hukum anak Iuar kawin di Indonesia cukup berbeda dengan yang ada saat ini di Belanda. Ketentuan perundang-undangan terhadap kedudukan dan perlindungan hukum anak Iuar kawin di Belanda sudah banyak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Sedangkan mengenai anak luar kawin di Indonesia masih diberlakukan ketentuan dalam KUHPerdata. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah meninjau ulang permasalahan serta ketentuan perundang-undangan di Indonesia guna menjamin perlindungan hukurn yang penuh terhadap kedudukan anak luar kawin di Indonesia.
Article 42 of Law Number I ofthe year 1974 defined legitimate child as child born in or as a result of a legitimate marriage. While children bom outside a legitimate marriage is known as an illegitimate child. Article 43 point (2) of Law Number l of the year 1974 stated that the status of an illegitimate child shall be Further regulated on a Govemment Regulation. But up until now, there is no Government Regulation governing the subject. Therefore, pursuant to Article 66 of Law Number 1 of the year 1974, concerning the illegitimate children, will be used the old provisions of the Indonesian Civil Code. The provisions of the Indonesian Civil Code generally distinguish the legal status and protection between an illegitimate and legitimate child. Legally, legitimate children have a stronger legal status and protection than illegitimate children. This distinction is considered incompatible with the sense of justice, decency and humanity. Compared with the Netherlands, as the country of origin of the Indonesian Civil Code, the difference between legitimate children mtd children born out of wedlock is not so clearly visible. The Dutch have done many developments and changes to their statutory provisions related to the legal status and protection of children bom out of wedlock so that there is an equal standing between legitimate children and children born outside a legitimate marriage. This thesis will discuss the legal, status and protection of illegitimate children in Indonesia and its comparison with the Netherlands. In this thesis will also be discussed and analyzed the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2142K/Pdt/1989. This research is a normative juridical law manifold with qualitative methods and descriptive design. The results stated that the legal status and protection of illegitimate children in Indonesia is quite different from those currently in the Netherlands. Statutory provisions on legal status and protection of illegitimate children in the Netherlands has come trough a great progress in accordance with the development ofthe society. As for children outside of marriage in Indonesia, the provisions of the Indonesian civil code are still applicable. The results of this study suggest that the government should review the issues and the provisions of legislation in Indonesia in order to ensure full legal protection against the position of a child outside marriage in Indonesia. |
