|
UU No. 17 th. 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menyatakan tentang pentingnya peningkatan peran masyarakat sipil dlm demokrasi di Indonesia. Perkembangan masyarakat sipil ini memunculkan persoalan penting utk dijawab & sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokrasi yg bergulir. Hal ini amat penting menjadi perhatian mengingat bahwa dlm dua puluh lima th ke depan sasaran pembangunan politik Indonesia adalah mencapai apa yg disebut demokrasi yg terkonsolidai. Tujuan dr studi ini adalah utk mengidentifikasi permasalahan yg di hadapi oleh organisasi masyarakat sipil dlm mengimplementasikan perannya dr segi enabling environment (faktore eksternal) & kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal) , memperoleh gambaran mengenai profil perkembangan masyarakat sipil dlm konteks kontribusi & peningkatan peran masyarakat sipil dlm proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.Dr hasil studi ini diperoleh kesimpulan bahwa: (1)Hubungan negara - masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal (budaya masyarakat & budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (SDM & manajemen, financial model gerakan , jaringan ) & dinamika ekonomi politik lokal & nasional (2) Organisasi masyarakat sipil merupakan potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia (3) Peran masyarakat dldm mendorong perkembangan LSM / organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan. rekomendasi yg diberikan antara lain agar organisasi masyarakat sipil melakukan penguatan internal dengan meningkatkan kemandirian & kewaspadayaan; selain itu diharapkan pemerintah , organisasi masyarakat sipil, & lembaga - lembaga donor seharusnya menggagas suatu mekanisme yg dpt disepakati bersama utk mendorong peningkatan kemandirian organisasi masyarakat sipil, baik terhadap pemerintah maupun lembaga - lembaga donor. |
