Tesis ini membahas mengenai Tanggung Jawab Kreditor atas Kelalaian Memperpanjang Status Hak Atas Tanah yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan. berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT, salah satu penyebab hapusnya Hak Tanggungan yaitu hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. Apabila Hak Tanggungan menjadi hapus akan mempunyai akibat hukum terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan, yaitu yang awalnya berposisi sebagai kreditor preferen sebagai pemegang jaminan kebendaan karena APHT sebagai perjanjian jaminan kebendaan mempunyai prinsip absolut/mutlak, droit de suite, droit de preference, spesialitas dan publisitas, maka dengan hapusnya Hak Tanggungan berubah menjadi kreditor konkuren yang mempunyai hak perseorangan yang merupakan hak yang timbul dari jaminan umum atau jaminan yang timbul dari undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1131 BW. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk mengantisipasi hapusnya hak atas tanah yang diagunkan yaitu pencantuman kuasa dalam APHT atas tanah yang bersangkutan, dimana hal tersebut telah dimungkinkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d UUHT. Ketentuan tersebut memungkinkan untuk dapat mencantumkan suatu janji untuk menyelamatkan objek Hak Tanggungan.
This thesis discuss about The Resposibility Of The Negligent Which Was Made By The Creditors About Extending The Right Of Land Status As An Collateral Object Of Guarantee based on section 18 point 1 of the UUHT and it becomes the cause of the abolition for the right of land status which was guaranted and kept by the creditors or banks. If the creditors lost the guarantee, so the creditors will become a rivalry creditors not as a preference creditors anymore. The fact is, if the creditors want to be a preference creditors, the creditors have to put an authorization in APHT on the guarantee. |
