Konsep desentralisasi pendidikan sebenarnya merupakan konsep dasar yang sudah lama dikembangkan dengan menggunakan prinsip pengaturan pendidikan secara terpusat (sentralisasi) dan penyelenggaraan pendidikan tidak terpusat (desentralisasi). Desentralisasi di bidang pendidikan antara lain diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi birokrasi pendidikan di daerah. Di daerah, perlu mempunyai persepsi yang sama tentang desentralisasi pendidikan, termasuk kesiapan yang sama dalam proses otonomi daerah. Pada Perkembangan selanjutnya, desentralisasi di bidang pendidikan bertumpu di tingkat sekolah dengan bertumpu pada pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan. Wujud nyatanya adalah diterapkannya manajemen berbasis sekolah (school based management). Hal ini juga dilaksanakan di Kotamadya Jakarta Selatan dimana Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Selatan melaksanakan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, dan sekolah melaksanakan manajemen berbasis sekolah dalam kontek Kotamadya Jakarta Selatan.Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan pelaksanaan kebijakan dan menganalisis hasil penerapan standar pelayanan minimal pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD),dan studi kepustakaan, dengan metode analisis data adalah deskriptif.Hasil penelitian adalah ketersediaan kurikulum nasional untuk tiap sekolah menengah pertama negeri di Jakarta Selatan diikuti oleh semua sekolah yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan sekolah dan potensi di daerah; kondisi peserta didik berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP di Jakarta Selatan pada tahun 2004 sebesar 107,59 % mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2006 sebesar 120,74 %, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2004 sebesar 73,26 % juga mengalami peningkatan yang bagus sehingga pada tahun 2006 meningkat menjadi 88,3 %. Jumlah pendaftaran ke sekolah menengah pertama negeri juga meningkat, prosentase kelulusan sekolah menengah pertama negeri jakarta selatan dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebesar 99,35 % dan pada tahun 2006 sebesar 99,93 % hampir mendekati 100 %, prosentase siswa mengulang dan putus sekolah relatif kecil; untuk ketenagaan jumlah guru yang berkualifikasi untuk sekolah standar nasional dan reguler berkisar 72-95 %; kondisi sarana dan prasarana ketersediaan ruang-ruang kelas untuk belajar hampir semuanya mencukupi walaupun masih ada sekolah yang dipakai untuk dua shift (pagi dan siang), ruang laboratorium hampir semua sekolah memiliki walaupun tidak sama jumlahnya, ada yang tiga laboratorium dan dua laboratorium, serta setiap sekolah mempunyai lapangan untuk berolah raga walaupun ukuran lapangan tiap sekolah berbeda-beda; untuk pembiayaan sekolah berasal dari APBN dan APBD yang berupa dana BOS sebesar Rp. 27.000 per bulan dan BOP sebesar Rp. 100.000 per bulan, serta dana dari masyarakat atau orang tua murid khusus untuk sekolah standar nasional, sedangkan sekolah reguler tidak, serta sumbangan lain yang tidak mengikat; setiap sekolah menengah pertama negeri di Jakarta Selatan sudah menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dengan melaksanakan program sekolah yang telah direncanakan; dan untuk komponen peran serta masyarakat tiap sekolah berbeda, dan hampir tiap sekolah mengangkat ketua komite sekolah dari tokoh masyarakat setempat atau wakil dari orang tua murid.Dari semua komponen yang ada dalam standar pelayanan minimal beserta indikator-indikatornya bahwa capaian yang didapat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah pertama negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut : Output nya pada sekolah standar nasional prosentase daya serap kurikulum nasional maupun kurikulum lokal melebihi yang ditetapkan dalam SPM yaitu sebesar 90 persen, sedangkan sekolah reguler masih dibawah SPM yaitu sebesar 75 persen, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni untuk sekolah standar nasional maupun sekolah reguler rata-rata mengalami peningkatan. Jumlah pendaftaran siswa pada sekolah menengah pertama meningkat serta siswa yang putus sekolah berkurang; Outcome nya Prestasi siswa bagus dan nilai ujian nasional pada sekolah pertama negeri standar nasional pada tahun ajaran 2005/2006 berkisar antara 7,8 hingga 8,83 sedangkan pada sekolah menengah pertama negeri yang reguler prestasi siswanya rendah dan nilai ujian nasional rata-rata dibawah 7,5; Dampaknya banyak orang tua murid lebih tertarik menyekolahkan anaknya ke sekolah menengah pertama negeri standar nasional supaya mendapatkan prestasi pendidikan yang lebih baik, dengan prestasi pendidikan yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan, sedangkan untuk sekolah reguler adalah sebaliknya.
Educational decentralization concept can truly be developed for a long time using centralized education regulation principle and decentralized education performance. Decentralization in field education is realized by restructuring educational bureaucracy in the regions. The regions need to have the same perception about educational decentralization and at the same time the regions were making preparations to process regions autonomy. In the next process, educational decentralized rested on school which is improving in all level. The real manifestation is applying school based management. This has been properly implemented at municipality of South Jakarta where Sub Service of Basic Educational there implement grade and middle educational performance and school implement such school based management in context of South Jakarta municipality.The purpose of the research is both to describe education minimum standard service policy implementation and analysis to apply education minimum standard service at state junior high school at South Jakarta. The method of this research is qualitative approach, data collecting with observation, interview, focus group discussion and literature study, by data analysis method is descriptive.The result of this research is availability of national curriculum for state junior high school at South Jakarta followed by all schools, i.e Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), which is appropriate with the purpose of national education and also appropriate with condition, region potency, education unit and student. Hence, curriculum is designed by educational unit for enabling the adjustment of educational program and it is appropriate with the school need and region potency; condition of educative participant based on harsh participation index (APK) of junior high school at South Jakarta in the year 2004 is 107,59 % significantly in the year 2006 it had increased to 120,74 %. The pure participation index (APM) in the year 2004 is 73,26 % also good improvement in the year 2006 it had increased to 88,3 %. Total enrolment at junior high school at South Jakarta is also rise, for last two years the graduation percentage of state junior high school at South Jakarta increase 99,35 % and 99,93 % in the year 2005 and 2006 respectively. Percentage of the students who should recur and drop out is less. The qualified teacher for both national standard school and regular school is around 72-95 %; structure and infrastructure conditions is enough although a bit of them still use school rooms for two shift (morning and afternoon), almost every school have laboratory although the number of laboratory is not the same, some school has two laboratory and some of them has more than two laboratory and also most of school has different size of playing field. School costs derived from APBN and APBD such as BOS fund Rp. 27.000 per month and BOP fund Rp. 100.000 per month and also fund of student's parent or society for national standard school specially, whereas for regular school does not and also independent other contribution. Every state junior high school at South Jakarta has applied Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) by executing the school program which have been planned. Component of society participation for each school is not same and almost every school lift the school committee chief from local elite figure or student parent representative.The achievement of all existing components at minimum standard service along with those indicators it be concluded that the achievement of educational performance at state junior high school of South Jakarta as follows : output : national standard junior high school of is percentage of national curriculum absorption and local curriculum exceed the set in SPM that is equal to 90 percent, whereas for regular school it is under SPM, i.e, 75 %. Both harsh participation index and pure participation index either for national standard and regular school had increased on average. Total students enrolment at state junior high school had increased and drop out students had declined. Out come , student achievement is good and national test values for national standard junior high school in year 2005/2006 is around 7.8 to 8.83, whereas at regular junior high school is unfavorable and their national test result is under 7.5 on average. Hence, the impact of that condition many parents more interested to enroll to national standard junior high school in order to get better educational achievement and they wish it may increase human resources quality, it may increase prosperity. Whereas for the regular school is on the contrary. |
T 19259 Evaluasi kebijakan-HA.pdf :: Unduh