Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) merupakan cerminan lemahnya tingkat ekonomi di Indonesia sehingga menciptakan keadaan dimana anak terpaksa untuk bekerja. Kehadiran mereka memberikan bantuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga namun keberadaan mereka selama ini jarang diungkap, padahal pekerjaan yang mereka lakukan rawan kekerasan fisik, pelecehan seksual dan eksploitasi ekonomi. Pokok permasalahan dalam laporan penelitian ini yaitu apa saja permasalahan yang dihadapi oleh PRTA, apa instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap PRTA, dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA.Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui permasalahan yang dihadapi PRTA, mengetahui instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap PRTA, dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA.Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis-normatif, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif, dan tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian menarik asas hukum.Simpulan dari penelitian ini yaitu permasalahan yang dihadapi oleh PRTA adalah alasan yang mendorong anak ketika akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga baik fisik, psikologis, seksual, dan finansial. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak yaitu: dalam hukum nasional: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Perdagangan Orang, dalam hukum internasional yaitu: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The Convention on the Rights of the Child), dan Convention for Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others). Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA yaitu perlunya kontekstualisasi dan peningkatan sosialisasi hukum dan perlunya formalisasi (legislasi) pekerjaan sebagai PRT termasuk di dalamnya PRTA.
Child Domestic Workers are a reflection of weak economic level in Indonesia so as to create circumstances where children are forced to work. Their presence provides assistance in household chores but their presence has been rarely revealed, but the work they do prone to physical violence, sexual abuse and economic exploitation. The principal problem in this research report, namely what the problems faced by Child Domestic Workers, what legal instrument governing the protection of Child Domestic Workers, and what efforts that can be done by government to provide protection to them.The purpose of this research is to know the problems faced by child domestic workers, knowing the legal instruments governing the protection of domestic workers, and know the effort that can be done by government to provide protection to domestic workers.The research method-normative juridical approach, typology research is descriptive research, and the type used in legal research is interesting research, legal principle.Conclusions from this study are the problems faced by domestic workers is the reason that encourages children when going to work as domestic workers and violence experienced by domestic workers, either physical, psychological, sexual, and financial. Legal instruments governing the protection of Child Domestic Workers are: the national law: the Constitution of 1945, Law Number 4 Year 1979 on Child Welfare, Law Number 13 Year 2003 regarding Labor, Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law Number 21 Year 2007 on the Elimination of Trafficking in Persons Act, in international law, namely: the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The Convention on the Rights of the Child), and the Convention for suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others). Effort can be done by government to provide protection to domestic workers is the need for contextualization and the need for improvement and formalization of legal socialization (legislation), work as domestic workers including child domestic workers. |
