Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis sistem pertanggung jawaban pelaku usaha perangkat lunak terhadap konsumennya sebagai bentuk perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan konsep dan perbandingan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta membandingkannya dengan teori hukum dan sistem hukum di negara lain untuk mengetahui sistem pertanggung jawaban hukum yang melindungi kepentingan konsumen perangkat lunak di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di dunia telah memungkinkan dilakukannya transaksi internasional yang melampaui batas Negara dan waktu untuk pengalihan lisensi perangkat lunak sebagai komoditi. Namun permasalahan terhadap perangkat lunak timbul saat perangkat lunak tersebut tidak dapat mengakibatkan komputer bekerja untuk melakukan fungsinya berdasarkan kebutuhan konsumen, atau bahkan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Selain itu, minimnya kesadaran dan pengetahuan konsumen serta lemahnya peraturan perundangundangan di Indonesia kadangkala dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dengan mengesampingkan kewajiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Kepastian hukum juga merupakan permasalahan yang kerap muncul dalam sistem pertanggungjawaban hukum,perangkat lunak. Berbagai peraturan terkait sebagai substansi hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna dalam memfasilitasi kaidah pertanggungjawaban hukum, khususnya terhadap produk perangkat lunak. Timbulnya beragam penafsiran terhadap peraturan perundangundangan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pertanggungjawaban produk perangkat lunak. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam sistem hukum perlindungan konsumen perangkat lunak di Indonesia baik dari segi substansial, struktural dan kultural.
This thesis discusses the juridical analysis of software producers legal liability toward their consumers as the way to protect the consumers in Indonesia. This descriptive research uses doctrinal research method with constitutional approach supported by conceptual and comparative approach, that is, by analysing and study the legal law such as statutes of electronic information and transaction and statutes of consumer protection, and also comparing it with the legal theory and legal system in another country to know about the legal liability system which protects the interest of software consumers in Indonesia. The rapid development of science and technology in the world has enabled the society to do the borderless and timeless international transaction to shift the lisence of software as the commodity. However, the problems emerge when the software failed to make the computer work properly and functionally as the consumers? need or even causes damages on consumers. In addition, the low awareness and knowledge of the consumers and the weakness of regulation in Indonesia sometimes enable the producers to make use of this condition to put aside their law obligation and responsibility as the producer. The rule of law also becomes problem which often emerge in the system of software legal liability. Various related rules or regulations as the law subtance of consumer protection is said to be imperfect yet to facilitate the legal liability law, especially for software product. The various emergence of interpretation of the rules or regulation in Indonesia causes the failure on the rule of software legal liability law. Therefore, It is necessary to reform the legal system of consumer protection for software in Indonesia in terms of legal substance, structure, and culture. |
