Dalam rangka reformasi pemerintahan daerah, Pemerintah telah mengundangkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Salah satunya adalah perubahan status kecamatan, yang berubah dan perangkat wilayah menjadi perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi.Perubahan fungsi kecamatan dari semula wilayah pemerintahan menjadi wilayah kerja yang bersifat koordinatif dan fasilitatif dengan menerima sebagian pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten, diduga berdampak pada kualitas pelayanan kecamatan. Kedudukan kecamatan dalam format otonomi daerah mengharuskan organisasi kecamatan berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada pemerintahan desa. Dengan demikian diperiukan penelitian tentang kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada camat yaitu bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan rakyat, dan pertanahan.Tujuan penelitian adalah: (1) mengukur tingkat kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa.Penelitian menggunakan pendekatan kauntitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kualitas pelayanan kecamatan melalui kuesioner yang diberikan kepada aparat pemerintahan desa. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara pada aparat kecamatan, terhadap pemerintahan desa melalui pemeriksaan dokumen dan wawancara pada aparat kecamatan.Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang analisis datanya menyajikan rangkuman statistik dalam bentuk tabel dan atau grafik. Unit analisis penelitian adalah organisasi kecamatan dengan responden aparat pemerintahan desa. sampel dipilih secara acak (random sampling). Untuk kecamatan yang dianalisis dipilih 3 kecamatan dan 5 kecamatan, sedangkan untuk responden dipilih 22 orang dan 42 aparat pemerintahan desa.Instrumen disusun berdasarkan dimensi kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990:46) dengan indikator-indikatomya diadaptasi dan Kotler. Setelah dilakukan analisis deskriptif berdasarkan konsep Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, kemudian analisis mendalam dilakukan dengan mengkaitkan konsep McKinsey sebagai pendukung.Hasil penelitian menunjukkan hasil (1) kualitas pelayanan kecamatan terhadap pemerintahan desa dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati sudah baik. Dengan demikian kecamatan di Tanjung Pandan Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong secara keseluruhan telah dapat melaksanakan fungsi fasilitasi dan koordinasi terhadap pemerintahan desa dengan baik, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan organisasi kecamatan di Tanjung Pandan Kecamatan Badau dan Kecamatan Membalong adalah belum adanya Peraturan Bupati yang menjadi petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Peraturan Daerah (Perda) tentang pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten pada kecamatan, anggaran yang dikelola oleh kecamatan untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan, sumberdaya manusia di kecamatan yang sedikit dan masih kurang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, serta sosialisasi program kerja kecamatan yang masih sangat minim dilakukan di desa.Penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam dan lebih luas tentang organisasi kecamatan, sehingga pada akhirnya akan ditemukan organisasi kecamatan yang ideal dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan bupati khususnya di kabupaten Belitung.
In framework of regional administration reform, the government has enacted Law No. 22 of 1999 which then revised with Law No. 32 of 2004 concerning Regional Administration, as the substitute of Law No. 5 of 1974 concerning Administration Themes in Region. One of them is the change of district status, changed from regional body to local body. In the implementation of his duties the district head receives delegation part of administration authority from Regent/Mayor to handle a part of autonomy matters.The change of district function from formerly regional administration to work area which coordinative and facilitative in nature by receiving a part of authority delegation from the regental administration, allegedly has impact on the quality of district service. The position of district in regional autonomy format requires district organization oriented-to-provide services to the rural administration. So it needs a research concerning district service quality toward the rural administration pursuant to authority given by regent to district head namely in the fields of administration, economy and development, education and health, social and people welfare and land.The aims of this research are: (1) measuring the district service quality level toward the rural administration and (2) identifying factors effecting quality of service toward rural administration.This study uses quantitative and qualitative approach. The quantitative approach used to collect data concerning district service quality through questioners distributed to rural administration apparatus. The qualitative approach used to collect data concerning factors effecting the district service quality toward rural administration through the documents investigation and interview on district apparatus.Type of this study is descriptive, namely research methodology which its data analysis presenting statistical summary in form of tables and or graph. Unit of research analysis is district organization with respondents of rural administration apparatus. Sample selected randomly (random sampling). For district to analyze by selecting 3 districts from 5 districts, while for respondents selected 22 persons from 42 rural government apparatus. Instrument made based on the dimension of service quality developed by Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990:46) with its indicators adapted from Kotler. After conducting descriptive analysis based on concept of Zeithaml, Pasuraman, and Berry, then the depth analysis conducted by relating concept of McKinsey as a support.Results of research indicate (1) district service quality toward rural administration in implementing the delegation of part of regent's authority has been good. Therefore the districts in Belitung Regency totally have been entirely capable to conduct function of facilitation and coordination toward the rural administration well, (2) Factors effecting district organization service quality in Tanjungpandan district,Badau district and Membalong district namely there is no Regent's Regulation becoming implementing guideline and technical from Regional Regulation (Perda) concerning the delegation a part of Regency authority on the districts, budget managed by districts to implement the authority delegation, human resources in the districts which less and still lack of competency required, and socialization of district work program which still minimum conducted in the rural area.This research still needs to be followed up with deeper and broader research concerning district organization, so eventually an ideal district organization will be found in implementing the regent's authority delegation particularly in Belitung Regency. |
T 19252 Kualitas pelayanan-Metodologi.pdf :: Unduh