Lee Kuan Yew dan proses pembentukan negara Singapura 1963-1965
Dita Putri Prameswari;
Kasijanto Sastrodinomo, supervisor
(Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2007)
|
| Skripsi ini menceritakan tentang perubahan sistem pemerintahan di Sarawak, khususnya masa pemerintahan James Brooke yang pada saat ini belum banyak dilakukan. Untuk itu, tema yang menceritakan sejarah Sarawak, khususnya perubahan sistem pemerintahan pada masa pemerintahan James Brooke menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data berupa artikel dan buku merupakan sasaran utama dalam penelitian ini. Setelah data-data didapatkan, dilakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut, dan kemudian disusun secara kronologis yang menceritakan perubahan sistem pemerintahan di Sarawak 1841-1868. Sarawak adalah salah satu provinsi Kesultanan Brunei. Pada awal abad ke-19, di Sarawak terjadi pemberontakan dan kegiatan bajak laut. Pemberontakan disebabkan oleh pembesar Brunei yang berkuasa melakukan pemerasan dan penindasan terhadap penduduk, sedangkan kegiatan bajak laut disebabkan hilangnya pendapatan pembesar Melayu sehingga mereka membantu kegiatan tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, pembesar Brunei tidak berhasil menumpas pemberontak maupun kegiatan bajak laut. Pembesar Brunei kemudian meminta bantuan kepada Inggris di Singapura. Hal tersebut yang mendatangkan James Brooke ke Sarawak. James Brooke adalah penjelajah Inggris yang pada awalnya ingin mendirikan koloni di Pantai Marudu (Sabah). Keterlibatan James Brooke dalam masalah politik di Sarawak disebabkan oleh beberapa faktor intern dan ekstern. Motivasi yang melatarbelakangi keterlibatan James Brooke dalam masalah politik di Sarawak perlu diperhatikan karena menyebabkan James Brooke, yang pada awalnya ingin mendirikan koloni di Pantai Marudu, merubah tujuannya ke Sarawak dan berhasil menjadi raja di sana. Ketika menjadi raja, James Brooke mengubah sistem pemerintahan Sarawak dari sistem feodal menjadi sistem pemerintahan tidak langsung dengan tetap menggunakan pembesar lokal dalam menjalankan pemerintahan. Sistem pemerintahan tidak langsung digunakan karena dianggap paling sesuai dengan situasi Sarawak pada saat itu. Pemerintahan James Brooke mengeluarkan kebijakan-_kebijakan yang bertujuan untuk mengekalkan kekuasaannya di Sarawak. Selain mendapat reaksi yang berasal dari penduduk Sarawak, pemerintahan James Brooke juga mendapat reaksi dari Brunei dan Inggris. |
 Dita Putri Prameswari.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S12183 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2007 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | xi, 91 lembar : ill., peta ; 28 cm. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S12183 | 14-21-474311798 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20159869 |
