Skripsi ini membahas tentang Pola Pembayaran Kerjasama Teknik Militer Rusia dan Indonesia Periode Presiden Vladimir Putin dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2008). Kerjasama antara dua negara ini terjalin dalam berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bagi penulis kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan bidang yang paling menarik, khususnya mengenai pola pembayaran dalam kerjasama tersebut. Pola pembayaran yang digunakan dalam kerjasama pertahanan kedua negara ini adalah kredit negara,namun pola pembayaran ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga banyak kendala yang terjadi dalam proses realisasi kerjasama tknik militer antara kedua negara ini. Untuk menganalisis pola pembayaran penulis menggunakan teori pembayaran perdagangan internasional sebagai acuan. Berdasarkan analisis yang didapat, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan pola kredit negara tidak akan maksimal jika pemerintah Indonesia belum membenahi sistem birokrasi yang berlaku di lembaga-lembaga pemerintahannya.
The thesis covers the disbursement pattern in respect of military technical agreement between Russia and Indonesia during the President Vladimir Putin and President Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2008) period. In fact, the two countries have established considerable agreements which cover numerous sectors including Economy, Sosio-culture and Defense and Security. Among those areas, the author has found that defense and security is the most interesting field, specifically regarding the payment pattern which comes along with the agreements. Currently, the two countries defense agreements are using particular payment pattern, which is called state credit, kevertheless, this pattern still has obstacles which affected the realization of the agreements. However, the author adopted the theory of international trade as an approach to analyze the pattern. As a result, the author concluded that the state credit may not achieve satisfying output, therefore, Indonesian government is being necessitated to settle down the complexity of the bureaucracy system in all related departments. |
