Perbankan sebagai lembaga keuangan dan penyalur kredit mempunyai peran yangpenting terhadap pembangunan Nasional terutama pembangunan di bidang ekonomi, yakni dalam hal penyediaan dana untuk masyarakat. Pemberian kredit yang merupakan kegiatan utama bank sering menjadi penyebab suatu bank menghadapi masalah. Hal ini dikarenakan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut/tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditorkreditor lain. Dalam melakukan penelitian ini metode yang dipakai adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan asas hukum dan penerapannya dalam prakteknya atau dengan mencari dan menemukan dasar-dasar yuridis dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan yang diberikan oleh Pasal 6 dan Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam prakteknya belum diberikan secara optimal karena terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang seharusnya mudah dilaksanakan, ternyata terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan alasan obyek Hak Tanggungan masih dalam proses pembagian warisan. Adapun apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan (Kreditur) berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan baik berdasarkan Pasal 224 HIR maupun atas kekuasaan sendiri. Yang dimaksud dengan menjual obyek Hak Tanggungan atas alasan cidera janji sama artinya dengan melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan.
Banks as financial institutions and credit suppliers have an important role towards national development especially in the field of economic development, namely in terms of provision of funds for the community. The extension of credit which is the bank's main activity is often the cause of a bank facing problems. This is because the debtor fails to fulfill its obligation to return the loan at a given time. Article 1 point 1 of Law No. 4 / 1996 About Mortgage Mortgage states that are charged to guarantee the rights of land rights as stipulated in Law no. 5 Year 1960 About the Basic Regulation of Agrarian Affairs, the following / not following other items that constitute a unity with the land, to repay certain debts which gives preferred status to certain creditors of the other creditors. In conducting this research method used is the normative juridical aims to discover the principles of law and its application in practice or to seek and discover the basics of juridical in its implementation. Based on research result shows that the protection provided by Article 6 and Article 20 of Law no. 4 / 1996 About Mortgage in practice has not been given an optimal because of the execution Mortgage which should easily be implemented, it turns out there are parties who feel aggrieved by reason of Mortgage objects still in the process of inheritance. The breach of contract if the Debtor, Mortgage holders (creditors) are entitled to sell the object good Encumbrance pursuant to Article 224 HIR nor in the power itself. What is meant by selling objects Mortgage of reason is tantamount to breach of contract execution to the object of Mortgage. |
