Tesis ini membahas tentang saham-saham yang tidak dapat diidentifikasi lagi oleh emiten terkait dengan aksi korporasi emiten yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen. Aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen hanya ada 2 (dua), yaitu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan aksi korporasi merubah status dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup (go private). Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis penyebab, hambatan serta dampak yang ditimbulkan oleh saham tidak teridentifikasi. Data yang digunakan adalah data aksi korporasi go private PT. Aqua Golden Mississippi Tbk yang mendapat hambatan dari pemegang saham tidak teridentifikasi dimana RUPSLB dilakukan berulang-ulang begitu pula dengan penawaran tender yang dilakukan berulang-ulang dan sampai Emiten melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk mencari pemegang saham tidak teridentifikasi. Dari hasil analisis diperoleh fakta bahwa saham tidak teridentifikasi mengakibatkan kesulitan pengelolaan data administrasi oleh Emitenerta dapat juga menghambat aksi korporasi tertentu emiten yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen. Penyelesaiannya adalah dengan sistem pengelolaan harta oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) yang memberikan perlindungan terhadap Emiten, Pemegang saham tidak teridentifikasi dan juga kepada Negara melalui, sedangkan untuk tindakan preventif kedepannya adalah dengan diberlakukannya Single Investor Identity (SID) yang mewajibkan setiap investor yang akan melakukan transaksi di Pasar Modal wajib membuka rekening efek. Meskipun belum ada peraturan yang khusus mengatur masalah saham tidak teridentifikasi sampai saat ini, namun Bapepam-LK hanya memberikan perlindungan bardasarkan kasus per kasus. Namun demikian untuk memberikan kepastian hukum maka diperlukan adanya amandemen terhadap UUPT dan UUPM, sedangkan pelaksanaanya dapat diatur dengan Keputusan dari Ketua Bapepam-LK.
This thesis discussed about the stocks that were unidentified by the issuers concerned with corporate action that needed approval from the independent shareholders. Corporate action that needed approval from independent shareholders have only 2 (two), first is transaction containing the conflict of interest, referred to Regulation number IX.E.1 about Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu and second is corporate action to change corporate status from public company to private company (going private). Research done by analyzing the causes, constraints and the impact caused of unidentified stocks. The data used is PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. action for go private, which got resistance from unidentified shareholders when RUPSLB done repeatedly as well as the tender offer is made repeatedly and the issuer have to do direct investigation to find unidentified shareholders. From the analysis results obtained by the fact that the stocks was not identified, it has caused difficulties for the data management administration by the issuer, and may also inhibit the action of certain corporate issuer who require these independent approval. The Solution for completion is through property management system by Balai Harta Peninggalan (BHP) which provides protection to Issuer, unidentified shareholder and to the State through. Whereas for preventive measures for the future with implementation of Single Investor Identity (SID) which requires each investor who would do transaction in capital market required to open securities account. Although there are no regulations that specifically regulate the unidentified stocks problem recently, but Bapepam-LK only provide protection case by case basis. However, to provide law certainty, it is necessary to amendment UUPT and UUPM, while the implementation can be regulated by own rules of Chairman of Bapepam-LK. |
