Peranan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) sebagai aparaty pengawasan fungsional pemerintah dalam melakukan audit dan penyempurnaan ketentuan atas usulan-usulan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Firwansyah Arbi, auhtor;
Tuanakotta, Theodorus M., supervisor
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993)
|
| Tujuan penelitian : untuk menganalisa sejauh mana peranan BPKP dalam mengaudit 'kelayakan' usulan-usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah khususnya yang bernilai di atas Rp 3 milyar dan peranannya dalam melakukan penyempurnaan atas ketentuan yang berlaku. Metode Penelitian 1.) riset lapangan dimana penulis langsung ikut membantu mengaudit usulan-usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah; 2) riset kepustakaan. Hasil Penelitian jumlah usulan pengadaan barang dan jasa Pemerintah selama 5 (lima) tahun anggaran (1988/89 sid 1992/93) adalah 3675 usulan. Berdasarkan hasil audit Tim BPKP, 1777 usulan (48,35%) merupakan pendapat disetujui sesuai usulan, 1336 usulan (36,35%) merupakan pendapat disetujui dengan catatan, 545 usulan (14,83%) merupakan pendapat dikembalikan, dan 17 usulan (0,47%) adalah pendapat ditolak. Dari pendapat yang disetujui dengan catatan, 4 (empat) dari 11 (sebelas) jenis catatan yang sering menj adi penyebab penyimpangan ketentuan adalah kewajaran harga (27,5%), perencanaan/koordinasi (17,5%), persyaratan kontrak (12,8%) dan valuta asing (11,3%). Sedangkan unsur~unsur penyebab usulan dikembalikan adalah masalah kewajaran harga (38,53%) dan ketentuan yang berlaku (61,47%). Ketentuan pengadaan yang ada ternyata tidak dapat memecahkan masalah-masalah pengadaan yang bervariasi. BPKP sangat berperan dalam melakukan penyempurnaan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kesimpulan : peranan Tim BPKP dirasakan sangat pen ting dan bermanfaa t dalam mengaudit 'kelayakan' usulan-usulan pengadaan barang dan jasa, karena 1898 (1336 + 545 + 17) usulan (51,65%) dari total usulan, merupakan usulan-usulan ketentuan-ketentuan yang yang tidak berlaku. BPKP memenuhi sangat berperan dalam melakukan penyempurnaan atas ketentuan pengadaan barang dan jasa. Saran : pengawasan intern yang masih lemah dalam proses pengadaan barang dan jasa harus lebih ditingkatkan. |
 S18524-Firwansyah Arbi.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S18524 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 189 pages ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S18524 | 14-20-326176190 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20184193 |
