:: UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Konsekuensi sah-tidaknya berita acara pemeriksaan terhadap legalitas surat dakwaan dalam putusan akhir dakwaan tidak dapat diterima (Analisis putusan Nomor 190/PID.B/2005/PN.Jkt.Ut. Perkara korupsi gula impor Nurdin Halid)

Tri Wahyuni Herlambang; R. Narendra Jatna, supervisor; Hasril Hertanto, supervisor (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008)

 Abstrak

Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat
dakwaan menjadi dasar pemeriksaan sidang perkara pidana,
karena dirumuskan dari hasil pemeriksaan tahap penyidikan,
yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni berita acara
pemeriksaan (BAP). Salah satunya adalah BAP keterangan
saksi. Saksi diperiksa untuk keterangan terkait dengan
tindak pidana yang mereka lihat, dengar, dan alami.
Permasalahan terjadi ketika perkara sidang 2 terdakwa
dipisah (splitzing). Timbul pertanyaan apakah keterangan
saksi yang sama di tahap penyidikan dapat dipergunakan
dalam 2 sidang terdakwa. Hal ini menjadi polemik penerapan
hukum, ketika majelis hakim mengeluarkan putusan akhir
berbunyi dakwaan tidak dapat diterima pada putusan akhir
perkara pidana dengan dasar pertimbangan surat dakwaan
tidak sah akibat BAP cacat hukum terhadap sidang yang telah
memasuki tahap pembuktian materi pokok perkara. Hal
tersebut tidak akan menjadi perdebatan apabila diputus
dalam putusan sela. Namun ketika sidang sudah memasuki
pemeriksaan aspek materiil (pembuktian) sampai selesai,
tetapi putusan akhir berbunyi dakwaan tidak dapat diterima,
maka diperlukan suatu pembahasan khusus mengenai hal ini.
Mengingat hukum acara pidana bertujuan untuk mencari
kebenaran materiil dan mengingat masih terdapat alat bukti
lain yang dapat dipertimbangkan sesuai Prinsip Minimum
Pembuktian Pasal 183 KUHAP. KUHAP sendiri tidak mengatur
tentang pengertian dan klasifikasi mengenai dakwaan tidak
dapat diterima, sehingga dipertanyakan apa yang menjadi
dasar hukum dari keputusan ini. Selain itu, hal ini
menimbulkan juga ketidakpastian mengenai status hukum dari
perkara tersebut, sehingga menyulitkan pilihan upaya hukum
yang dapat diajukan terhadap putusan ini. Skripsi ini
menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara,
untuk mendapatkan gambaran tentang kebijakan aparat penegak
hukum dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

 File Digital: 1

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : S22421
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 134 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S22421 14-24-44354079 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20199837