Kontrak baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor pada PT X
Anikha;
Rosa Agustina, supervisor; Suharnoko, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008)
|
Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untukpengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistempembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Hubunganhukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selaludibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yangmenjadi dasar kepastian hukum. Perjanjian pembiayaan konsumenini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak parapihak. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumenhukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syaratsyaratsebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.Dalam pembahasan skripsi ini, PT.X (kreditur) sebagaiperusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan kepadaNy.”Y” (debitur). Metode penulisan menggunakan penelitiannormatif serta alat pengumpulan data yang digunakan adalahstudi dokumen dan wawancara. Permasalahan yang dibahas adalahbagaimana kedudukan para pihak dan bagaimana dampak terhadapkreditur atas debitur yang cidera janji. Dari penelitian inidapat diambil kesimpulan bawah kedudukan kreditur lebihmenguntungkan karena perjanjiannya merupakan perjanjian bakuyang dibuat sepihak oleh kreditur, walaupun demikianperjanjian baku dianggap sebagai perjanjian yang sah menurutklausula-klausula syarat sahnya perjanjian karena dibagianakhir perjanjian tersebut terdapat tanda tangan kedua belahpihak sehingga apabila dilihat pihak ketiga terhadapperjanjian ini adalah terdapat kata sepakat diantara keduabelah pihak. Akan tetapi apabila terdapat klausula-klausulayang bertentangan dengan undang-undang maka klausula-klausulatersebut batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak,selanjutnya apabila debitur cidera janji maka debitur wajibmengembalikan barang bergerak yang dikuasainya kepadakreditur dengan syarat benda yang dibebani dengan jaminanfidusia sudah didaftarkan (Pasal 11 UU No. 42/1999). Dalamprakteknya, benda yang dibebani jaminan fidusia tidakdidaftarkan sehingga kreditur tidak mempunyai hak untukmelakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 29 UU No.42/1999) |
|
No. Panggil : | S21409 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | viii, 124 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S21409 | 14-24-04371814 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20199998 |