:: UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Analisis upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kebijakan penerapan sistem televisi digital di Indonesia.

Sagala, Astro Ricardo Agustino; Heri Tjandrasari, supervisor; Henny Marlyana, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010)

 Abstrak

Meningkatkan kualitas layanan penyiaran adalah faktor utama bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan migrasi sistem penyiaran Televisi Analog ke Televisi Digital. Kebijakan ini dianggap perlu juga karena tuntutan dunia teknologi yang semakin pesat yaitu semakin ke depan, teknologi digital akan berkuasa. Oleh sebab itu, pemerintah wajib merancang bagaimana pola penyiaran digital yang paling tepat di Indonesia. Untuk kebutuhan tersebut, maka pemerintah telah berulang kali mengadakan uji coba lapangan sekaligus sosialisasi kebijakan sistem Televisi Digital ini. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak panik saat pemerintah menghentikan siaran Televisi Analog pada masa penghentian masa simulcast. Selain itu, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen khususnya pengguna televisi atau pemirsa televisi, agar nantinya tidak terjadi benturan kepentingan baik antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pelaku usaha, dan pelaku usaha dengan masyarakat. Dengan demikian tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.

To improve the quality of broadcasting services to be one major factor for the government to issue the migration policy of Analog Television broadcasting system to Digital Television. This policy is also considered necessary because the demands of rapid technological world that is increasingly, digital technology will hold the power in the future. Therefore, the government required to design how the best digital broadcasting pattern in Indonesia. For this need, the government has arranged field research repeatedly and socialize this digital television system policy at the same time. the purpose is so that the society won?t become panic when the government stops the Analog television broadcasting in the cessation of simulcast period. Besides, the government must also give protection to all consumers especially the users of televison or the viewers of television, so that later there will be no importance contradiction between the government and the society, the government and the entrepreneur, the entrepreneur and the society. Finally, purpose of the issued of this policy can work together with the prosperity and the intelligence of society.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : S25068
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : xv, 89 hlm. ; 29 cm. + lamp.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S25068 14-19-424067946 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20200298