Full Description
| Cataloguing Source | LibUI ind rda |
| Content Type | text (rdacontent) |
| Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
| Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
| Physical Description | vii, 73 pages ; 28 cm + appendix |
| Concise Text | |
| Holding Institution | Universitas Indonesia |
| Location | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
- Availability
- Digital Files: 1
- Review
- Cover
- Abstract
| Call Number | Barcode Number | Availability |
|---|---|---|
| S-Pdf | 14-19-566523387 | TERSEDIA |
| No review available for this collection: 20200510 |
Abstract
ABSTRAK
pemerintah sekarang ini, maka peranari Perusahaan Umum Listrik Negara (Perum Listrik Negara) sangat penting oleh karena pembangunan kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan maupun kota serta mendorong da.n merangsang kegiatan ekonomi.
Perusahaan Listrik Negara didirikan dengan Pemerintah No : 19 tahun 1965 bersambung dengan PP No : 1969 dan PP No : 30 tahun 1970 yang kemudian ditegaskan menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Peraturan 11 tahun statusnya Bertitik tolak dari Peraturan Mentri PUTL No : 024/PRT/ 1978 tentang syarat-syarat Penyambungan Listrik terlihat kedudukan . hukum pelanggan sangat lemah sekali karena tidak memperlihatkan hak-haknya kalau seandainya pihak pelanggan tersebut dirugikan, umpamanya pembebanan rekening yang terlalu besar, terlalu sering listrik mati atau votasenya turun naik, sehingga listrik yang seharusnya sebagai penunjang pembangunan malah sebaliknya membuat kegelisahan dalam masyarakat, akibatnya terjadi penuntutan-penuntutan hak kepada pihak Perum Listrik Negara. Terjadinya penuntutan hak-hak yang sering menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, memaksa kita untuk mengkaji apa hakekat dari bentuk persetujuan antara pelanggan listrik dengan pihak Perum Listrik Negara. Jika kita menelitinya maka menurut Sistimatika Burgerlijk Wet Boek (BW) bentuk dari persetujuan adalah persetujuan campuran antara persetujuan sewa-menyewa dan jual beli serta pemberian jasa dimana persetujuan jual beli lebih menonjol. Essentialia ·dari persetujuan jual beli adalah harga dan pemaka ian kwh meter.
Jadi masalahnya adalah bagaimana usaha-usaha peningkatan pelayanan listrik oleh pihak Perum Listrik Negara dapat mencapai suatu tara£ dimana sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya Jakarta dapat menjadi pelanggan listrik yang patuh akan ketentuan-ketentuan dari pihak Perum Listrik Negara disatu pihak dan dilain pihak Perum Listrik Negara dapat melayani para langganannya dengan sebaik mungkin.
pemerintah sekarang ini, maka peranari Perusahaan Umum Listrik Negara (Perum Listrik Negara) sangat penting oleh karena pembangunan kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan maupun kota serta mendorong da.n merangsang kegiatan ekonomi.
Perusahaan Listrik Negara didirikan dengan Pemerintah No : 19 tahun 1965 bersambung dengan PP No : 1969 dan PP No : 30 tahun 1970 yang kemudian ditegaskan menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Peraturan 11 tahun statusnya Bertitik tolak dari Peraturan Mentri PUTL No : 024/PRT/ 1978 tentang syarat-syarat Penyambungan Listrik terlihat kedudukan . hukum pelanggan sangat lemah sekali karena tidak memperlihatkan hak-haknya kalau seandainya pihak pelanggan tersebut dirugikan, umpamanya pembebanan rekening yang terlalu besar, terlalu sering listrik mati atau votasenya turun naik, sehingga listrik yang seharusnya sebagai penunjang pembangunan malah sebaliknya membuat kegelisahan dalam masyarakat, akibatnya terjadi penuntutan-penuntutan hak kepada pihak Perum Listrik Negara. Terjadinya penuntutan hak-hak yang sering menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, memaksa kita untuk mengkaji apa hakekat dari bentuk persetujuan antara pelanggan listrik dengan pihak Perum Listrik Negara. Jika kita menelitinya maka menurut Sistimatika Burgerlijk Wet Boek (BW) bentuk dari persetujuan adalah persetujuan campuran antara persetujuan sewa-menyewa dan jual beli serta pemberian jasa dimana persetujuan jual beli lebih menonjol. Essentialia ·dari persetujuan jual beli adalah harga dan pemaka ian kwh meter.
Jadi masalahnya adalah bagaimana usaha-usaha peningkatan pelayanan listrik oleh pihak Perum Listrik Negara dapat mencapai suatu tara£ dimana sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya Jakarta dapat menjadi pelanggan listrik yang patuh akan ketentuan-ketentuan dari pihak Perum Listrik Negara disatu pihak dan dilain pihak Perum Listrik Negara dapat melayani para langganannya dengan sebaik mungkin.