Abstract
Sarana Telekomunikasi menduduki peran strategis karena menyangkut aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia, baik aspek sosial, politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Bagi Indonesia yang sedang membangun, sungguh terasa betapa kebutuhan akan sarana telekomunikasi demikian tinggi, terutama untuk menunjang pertumbuhan sektor ekonomi yang sangat pesat. Dalam kenyataannya sarana telekomunikasi yang tersedia masih sangat minim. Hal demikian adalah disebabkan minimnya dana yang tersedia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah membuat terobosan dengan memberi peluang kepada swasta untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan sarana telekomunikasi di tanah air, yang tertuang dalam bagian Menimbang UU No. 3/1989 tentang Telekomunikasi. Hal tersebut merupakan momentum dalam sejarah pertelekomunikasian di Indonesia karena memberikan dampak yang sangat besar dalam menunjang percepatan pembangunan sarana telekomunikasi. Dampak positip tersebut tentu saja tidak lepas dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang membuntutinya. Permasalahan yang timbul dapat menyangkut tentang hubungan hukum antara PERUMTEL dengan pihak swasta sebagai mitra kerjasamanya, besarnya peranan swasta dalam bidang yang selama ini dianggapˇ sebagai bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sampai dengan adanya issu-issu swastanisasi. Permasalahan lain yang ada dalam tulisan ini adalah berubahnya status PERUMTEL menjadi PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA sementara perjanjiannya dengan pihak BAKRIE sedang berlangsung. Hal-hal pokok demikianlah yang penulis bahas dalam skripsi ini.
