Perjanjian pemborongan dalam rangka pengadaan barang untuk proyek-proyek pemerintah

Soegiarso RS; R. Sardjono, supervisor (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984)

ABSTRAK

Dikarenakan kemampuan dan sarana lain serta kondisi

sosial budaya yang ada di masyarakat, khususnya di negaranegara

yang sedang berkembang belum sepenuhnya mamadai untuk

pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan pemerintah da

lam pembangunan sangat diperlukan.

Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung yang

berupa penanganan berbagai proyek dengan pembiayaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara ataupun secara tidak lang

sung dengan melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan

dengan maksud untuk membimbing, mengarahkan bahkan

membatasi kegiatan masyarakat agar tercapai tujuan yang dikehendaki,

Proyek-proyek yang dibiayai dengan Anggaran Pendapat

an dan Belanja Negara dalam salah. satu kegiatannya dapat me

lakukan pengadaan barang, sehingga adalah hal yang wajar ji

ka keberhasilan dalam pengadaan barang-barang tersebut digunakan

sebagai salah satu ukuran berhasil tidaknya suatu

proyek. Untuk berhasilnya pengadaan barang-barang tersebut

telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai tata-cara dan persyaratan untuk pembuatan

Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak dan Surat Perintah Ker

ja (SPK).

Shelf

S19531-Soegiarso Rs.pdf :: Unduh

No. Panggil :	S-pdf
Entri utama-Nama orang :	Soegiarso RS, author


Entri tambahan-Nama orang :	R. Sardjono, supervisor
Entri tambahan-Nama badan :	Universitas Indonesia. Fakultas Hukum

Subjek :	Collective labor agreements Contract system (Labor)
Penerbitan :	Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
Program Studi :	Ilmu Hukum

No. Panggil	No. Barkod	Ketersediaan
S-pdf	14-19-665617370	TERSEDIA

Ulasan:

Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20201926

:: UI - Skripsi Membership :: Kembali