Perjanjian Jual Beli Pesawat Udara oleh PT. Pelita Air Service
Suzan Emiria Tasrip;
R. Sardjono, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985)
|
| A. Masalah Pokok1. Keadaan Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang letaknya dan geografisnya mempengaruhi situasinya, sehingga memerlukan armada angkutan udara yang dapat menjangkau seluruh wilayah tersebut dengan cepat dan dapat dipertanggung jawabkan keselamatannya.2. Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, maka kebutuhan akan alat perhubungan ini banyak dibutuhkan serta dalam jumlah yang banyak.3. Dimana akhirnya banyak pihak swasta yang mengadakan perjanjian jual-beli tersebut. Dan karena sulitnya memiliki pesawat tersebut karena harganya yang mahal sekali, maka Pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan Udara telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor 13/S/1971 yaitu syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan pesawat udara secara komersil di Indonesia.4. Dalam skripsi ini penulis mencoba mengetengahkan sedikit mengenai perjanjian jual-beli pesawat udara tersebut.B. Metode Research.Dalam penulisan ini penulis mencoba membahas persoalan-persoalan berdasarkan data yang diperoleh yang berhubungan dengan masalah yang dikemukakan sesuai dengan judul skripsi.Cara pengumpulan data adalah sebagai berikut:1. Field research, dengan cara mengadakan wawancara dengan pejabat-pejabat yang penulis anggap mengetahui dan menguasai bidangnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.2. Library research, yaitu pengumpulan data untuk melengkapi isi skripsi. Dimana data-data diambil dari perpustakaan melalui buku-buku, majalah dan peraturan-peraturan hukum serta catatan-catatan kuliah yang pernah penulis terima selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.C. Hal-hal yang ditemukan dalam praktek.1. Dalam praktek pembelian pesawat terbang disertai dengan saling kepercayaan saja.2. Dari segi Hukum peraturan-peraturan yang telah ada untuk mengatur masalah-masalah tersebut tidak begitu kuat.3. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13/S/1971, rupanya hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan mendesak saja tanpa mengingat dasar hukum yang berlaku.4. Akibatnya peraturan itu agak sukar untuk diterapkan.5. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan dalam membuat peraturan tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan efek sampingan dalam hubungannya dengan aspek-aspek yang lainnya.D. Kesimpulan dan saran.KesimpulanKarena letak geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, maka dibutuhkan pesawat udara yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan akan alat angkutan yang tepat. Perlu adanya lembaga hukum yang menampung dan mengatur perkembangan-perkembangan yang terjadi khususnya dalam dunia penerbangan dewasa ini.Saran-saran1. Perlu dibuatnya undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai jual-beli pesawat terbang untuk memperlancar perkembangan dunia penerbangan.2. Di dalam membuat peraturan perlu diperhatikan aspek-aspek lain yang mempengaruhi dan efek sampingan yang mungkin timbul.3. Perlu diperhatikan mengenai syarat-syarat pendaftaran pesawat terbang, agar dapat dengan mudah dioperasikan sesuai dengan keinginan dari pada pemiliknya. |
 S-Suzan Emiria Tasrip.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | vii, 67 pages ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-Pdf | 14-18-972882284 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20202100 |
