Hak anak memperoleh akta kelahiran sebagai perlindungan hukum
Rinar Lydia;
Sri Susilowati Mahdi, supervisor; Surini Ahlan Sjarif, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000)
|
| Pencatatan kelahiran resmi di Indonesia selalu dibuktikan dengan ada tidaknya Akta Kelahiran atas nama anak tersebut. Pencatatan kelahiran adalah sebagai pengakuan langkah pertama atas keberadaan seorang anak, disamping sebagai suatu pengakuan atas status hukum seorang anak perempuan maupun laki-laki. Tak kalah pentingnya, hal itu juga sebagai alat bagi pemerintah dalam mengembangkan perencanaan nasional dan anggaran untuk pendidikan, pusat-pusat kesehatan serta pelayanan-pelayanan dasar penting lainnya untuk anak-anak. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil studi Universitas Indonesia tidak tercatatnya anak secara memadai menunjukkan kebutuhan mereka tidak diantisipasi semestinya. Hal tersebut menjadikan anak dalam kondisi rawan untuk diperlakukan salah bahkan di eksploitasi. Sebagian negara-negara mensyaratkan seorang anak memiliki akte kelahiran sebelum mendaftarkan diri ke sekolah dan menikah. Tanpa akte kelahiran seseorang mungkin akan ditolak ketika melakukan aktivitas dasar seperti membuka rekening bank, pemilikan tanah, pemilu, dan pembuatan passport. Akte kelahiran dapat memainkan peranan penting dalam melindungi anak-anak dan hal itu berhubungan dengan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Dengan akte kelahiran seorang anak perempuan dapat terhindar dari pernikahan dibawah umur dan potensial menjadi pekerja anak, khususnya pada pekerjaan yang berbahaya. Akte juga bermanfa'at untuk memastikan perlindungan bagi anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum, dimana secara teoritis prosedur pengadilan berbeda antara anak dengan orang dewasa. Pencatatan kelahiran pengakuannya lewat akta biasanya dilakukan melalui proses yang komplex dan berbelit-belit sehingga menyulitkan keluarga untuk mendapatkannya. Kerumitan ini mencerminkan kurang-efisiennya sistem dan mekanisme kerja birokrasi yang ada sehingga memberikan peluang untuk diterjemahkan secara berbeda-beda dari satu petugas ke petugas lain, dari satu instansi ke instansi lain, dari Departemen satu ke Departemen lain. Selain itu, untuk mencatatkan kelahiran dan mendapatkan akta diperlukan persyaratan administrasi yang kadang-kadang tidak setiap orang tua dapat memenuhinya sehingga mereka memilih untuk tidak mencatatkan kelahiran anaknya yang berarti anak tidak akan mendapatkan akta. |
 S20609-Rinar Lydia.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S20609 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | vi, 70 pages ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S20609 | 14-22-25765723 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20203038 |
