ABSTRAK
Skripsi ini membahas masalah meningkatnya jumlah kredit macet/diragukan pada bank-bank umum Pemerintah dalam tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 1986 yaitu 3,4 %; 5,2 %; 5,7 %, 6,1 % dari jumlah kredit yang dikeluarkan, dan juga mengungkapkan penurunan likwiditas bank dari 19,01 % akhir tahun 1984, 15,21 0/ 10 pada akhir tahun - 1985 dan 14,21 % pada akhir tahun 1986. Penulis juga membahas sebab-sebab timbulnya kredit macet bank yang dibagi atas sebab keadaan nemaksa (on macht) dan sebab disengaja (on will), juga membahas hambatan-hambatan dalam mencegah timbulnya kredit macet/diragukan yang mcmbaginya dalam sebab intern bank dan sebab ekstern bank. Dalam mencegah timlnya kredit macet bank juga telah berinisiatif - menanggulangi kredit yang diragukan sebelum diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara misalnya dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), atau memberikan penyuntikan/penyelamatan kredit (reconditioning/rescuing credit), atau dengan mengambil alih manajemen perusahaan dengan diikuti penyertaan equity, atau dengan melaksanakan novasi. Penulis juga mengungkapkan sebab-sebab relatif rendahnya (dibawah 15% dari kredit yang dilimpahkan setiap tahun) dan lambatnya pengurusan kredit macet oleh PUPN/jjUPN yaitu dene;an rnenguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PUPN/BUPN. dalam melaksanakan proses pengurusan antara lain kelemahan manajemen, mental oknum/pegawai tertentu, hambatan dari aspek hukum. Penulis juga membahas existensi pengurusan kredit macet bank Pemerintah oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang berdasarkan Undang-Undang No. 49/Prp./Tahun 1960. un tuk mengurangi atau menekan jumlah kredit macet dibank dan meningkatkan hasil pengurusan PUPN penulis menyarankan untuk menegakan hukum dengan jalan penerangan hukum dan menerapkan peraturan dengan jalan melaksanakan pengawasan melekat, pengawasan intern dan pengawasan ekstern, agar polaksanaan ketentuan perundang-undangan yaitu menyangkut prosedur pemberian kredit baik secara formil dan terutama secara materiel benar-benar memenuhi ketentuan. Selanjutnya mencegah pembebanan bunga dan denda kelambatan yang terlalu besar di dalam praktek, sehingga sudah tidak adil lagi sebab kondisinya tidak imbang lagi antara beban biaya yang dipikul oleh debitur dcngan manfaat kredit yang diperoleh, akibatnya menghancurkan usaha nasabah dan menghilangkangkan fungsi bank sebagai agent of development. Selanjutnya melenegkapi ketentuan peraturan dibidang hak tanggungan, Fiduciaire Egendoms Overdragh, menghindari ketentuan peraturan seperti KNUP dan fasilitas kredit kelayakan, perbaikan ketentuan tata kerja PUPN, penyederhanaan ketentuan sandera, meningkatkan kerjasama intern dan ekstern dan akhirnya pengambilan tindakan hukum bagi oknum yang melanggar ketentuan peraturan dibidang perkreditan. |
S-Syarifuddin Halomoan Gurning.pdf :: Unduh