Tinjauan sosiologis terhadap ketentuan pasal 26 Kepmennaker No. 150 tahun 2000 tentang Pengunduran diri pekerja
Heru Widiatmoko;
Tien Handayani Nafi, supervisor; Aloysius Uwiyono, supervisor
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
|
| Berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja no. 150 tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan memberikan peranan yang besar dalam meningkatkan kedudukan pekerja yang lebih baik dibandingkan dengan peraturan yang mengatur sebelumnya, khususnya pasal 26 tentang pengunduran diri pekerja. Namun pada kenyataannya proses hukum yang terjadi mengalami penyimpangan-penyimpangan. Maksud dari pasal 26 ini adalah bahwa pekerja yang mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri berhak atas uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian. Namun demikian yang terjadi di masyarakat adalah banyak pekerja jika tidak disenangi atau disukai oleh perusahaan atau pimpinan kemudian ditekan atau dipindahkan sehingga pekerja tersebut terpaksa mengundurkan diri. Proses seseorang yang mengundurkan diri tersebut merupakan salah satu suatu objek yang menarik untuk dibahas terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan landasan teori-teori yang ada. Di satu sisi pekerja tersebut sudah tidak dapat mempertahankan hubungan kerja dengan perusahaan di sisi yang lain pekerja tersebut tidak ingin adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Untuk mengoptimalkan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitan lapangan dan kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut diungkapkan bahwa pada prakteknya seseorang yang bekerja sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya dimana di dalamnya terjadi interaksi antara individu maupun antara kelompok. Dalam Proses interaksi yang terjadi dalam hubungan kerja ini seringkali timbul konflik-konflik maupun perselisihan yang menyebabkan pekerja tersebut tidak nyaman untuk bekerja hingga mempengaruhi produktifitasnya. Di sisi lain perusahaan tidak menginginkan jumlah produksinya menurun karena rendahnya produktifitas pekerjanya. Oleh karena itu dalam penulisan ini dibahas mengenai tinjauan sosiologis terhadap pasal 26 Kepmenaker no. 150 tahun 2000 ini dengan berusaha menilai dan menganalisa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada terutama analisa kasus yang terjadi. |
 S26315-Heru Widiatmoko.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S26315 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | vii, 131 pages ; 28 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S26315 | 14-22-54615200 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20205205 |
