Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Dasarnya bahwa hakim pada sidang pertama memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan, Dalam menentukan perdamaian haruslah dipenuhi berbagai syarat agar hasil yang ingin dicapai memenuhi rasa puas di antara pihak dan kesepakatan sendiri menurut perma No.1 tahun 2008. Sesuai dengan pengertian hukum Acara Perdata yang diberikan oleh Muhammad Nasir yakni kaidah hukum yang mengatur cara dan prosedur hukum dalam mengajukan, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan tentang tuntutan hak dan kewajiban tertentu sehingga menjamin tegaknya hukum perdata materil melalui lembaga peradilan.Dalam mediasi (formil) hal yang tidak kalah penting ialah mengenai isi perjanjian perdamaiannya (materil) yang tidak lepas dari konteks hukum perjanjian Indonesia, adapun yang menjadi sahnya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Apabila unsur-unsur sahnya perjanjian tidak terpenuhi mengakibatkan terjadinya kebatalan perjanjian. Atas batal demi hukumnya suatu perjanjian perdamaian yang telah berkekuatan final dan binding makadapat saja diajukan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 69 UU Nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
In case of dispute between two parties or multiple parties, it can be strived for peace. Essentially that the Judge at the first meeting ordered the parties to resolve their dispute through the mediation of Article 130 HIR/Article 154 RBg that peace can be executed at outside and inside the court. In determining the terms of peace, requirements must be fulfilled for the results to be achieved to meet the sense of satisfaction among the parties and agreement itself according to Perma No.1 tahun 2008. In accordance with the legal definition of Civil Procedure provided by Muhammad Nasir i.e rule of law which govern the way and the legal procedures in filing, examining, deciding, and implementing decisions concerning the demands of certain rights and obligation so that ensure the enforcement of civil law material through the judiciary.? In mediation (formal), the important thing is the content of peace agreement (material) that can not be separated from the contex of Indonesia law of contract, as for the validity of the agreement stated in Article 1320 Civil Code. If the elements of valid agreement were not fulfilled, nullification of the agreement can be occured. On nullification of the agreeement which has final strength and appeal, it can be proposed re-view with the reasons as stipulated in Article 69 UU Number 14 Year 1985 which has amended with Law Number 3 Year 2009 concerning Supreme Court. |
