:: UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan menurut peraturan perundang-undangan ditinjau dari hukum islam = Legal protection towards children from unregistered marriage according to law regulation which is reviewed from islamic law

Arief Taufani; Neng Djubaedah, supervisor (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)

 Abstrak

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinan mereka dengan berbagai alasan, sehingga perkawinan mereka disebut dengan perkawinan di bawah tangan.
Latar belakang dari skripsi ini adalah adanya pelanggaran terhadap hak dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan akibat ketentuan pencatatan perkawinan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengertian perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apa akibatnya terhadap hak dan status anak serta upaya apa yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan.
Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sebagai bahan hukum sekunder.
Menurut Hukum Islam, suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting, sama halnya seperti kelahiran dan kematian. Sedangkan perkawinan adalah peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh ketentuan pencatatan perkawinan. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan tidak dapat menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

According to Article 1 Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage, a marriage is a physically and mentally bound between a man and a woman to build a happy and everlasting family based on God The Only One. According to Article 2 Clause (1) Law Regulation Number 1 Year 1974 about Marriage mentions that a legal marriage is legal if it is done legally based on each religion and belief's regulation. On the other hand, Article 2 Clause (2) mentions that every marriage is registered according to the valid law regulation. However, a lot of Indonesia's citizens do not register their marriage with various reasons which makes their marriage called by unregistered marriage.
This thesis background is the existence of \violation against the right and status of a child who was born in an unregistered marriage. The cause of the problem in this thesis is the definition of marriage according to Islamic Law and Law Regulation Number 1 Year 1974 about marriage and the cause towards a child?s right and status also the solution as the form of law protection towards children from unregistered marriage.
This thesis analysis is done by literature method of research in studying the law regulation as primer law source and books and articles as secondary sources which are related to the issue that is discussed in this thesis.
According to Islamic Law, a marriage which has fulfilled marriage pillar and term is considered as a legal marriage without necessary registration by the marriage official. Marriage registration is an important case like birth and death. Marriage is a law case which is unable to be annulled by the marriage registration provision. In other words, marriage registration cannot decided the legal or illegal status of a marriage.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : S544
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten :
Tipe Media :
Tipe Carrier :
Deskripsi Fisik : xii, 98 hlm. ; 30 cm.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S544 14-22-49526521 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20237078