Abstract
"Kebijakan pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibawah pimpinan P.M. Mohammad Hatta terhadap TNT / APRI sesudah perang kemerdekaan (Pasca Revolusi) yang mentransformasikan TNI dari ""tentara revolusi"" ke ""tentara profesional"", diperlukan pembangunan TNI / APRIS. Untuk pembangunan TNi / APRIS itu, kernudian pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan baik benrpa Undang-Undang, Penetapan Presiden (Pen. Pres), maupun Keputusan Presiden (Kep. Pres). Misalnya untuk mengatur penerimaan anggota APRIS, pada tanggal 21 Januari 1950 dikeluarkan Undang-Undang Danirat No.4/I950. Untuk mengatur kepangkatan ~Angkatan Perang / Angkatan Darat RIS dikeluarkan Peraturan Pernerintah No. 3/1950 pada tanggal 21 Februari 1950. untuk mengatur demobilisasi dikeluarkan Peraturan Pernerintah No.6/PP/1950 tanggal 9 Mei 1950. Dernikian pula pada tahun 1957 Pernerintah mengeluarkan Peraturan No.24/I957 yang mengatur pangkat-pangkat militer dalam APRI (Darat, Laut dan Udara). Sebagai realisasi dari kebijakan pemerintah tersebut, pimpinan Angkatan Perang melakukan pembenahan-pembenahan dalam lingkungan (tubuh) TNI / APRIS, baik dalam bidang organisasi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, personalia, kepangkatan, maupun dalam bidang pendidikan (dari tingkat tamtama sarnpai perwira)..."
