Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Setjen DPR-RI dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR-RI Periode Tahun 2004-2009, apakah struktur dan sistem Setjen DPR-RI mendukung fungsi legisasi DPR-RI periode tahun 2004-2009 dan apakah kendala yang dihadapi oleh Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian dalam bidang legislasi pada keanggotaan Dewan periode tahun 2004-2009. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR periode tahun 2004-2009 Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dari Setjen DPR adalah menyelenggarakan dukungan keahlian, administratif dan teknis kepada DPR. Dukungan Setjen DPR RI di bidang Legislasi, yang merupakan salah satu fungsi utama Dewan belum dapat menghasilkan produk secara optimal. Hal ini tergambar dalam pelaksanaan tugas DPR RI periode 2004-2009 dari 122 RUU yang telah diselesaikan belum didukung sepenuhnya oleh Naskah Akademik maupun pendampingan dalam pembahasan RUU melalui rapat-rapat di Komisi/Pansus. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya sumber daya pendukung keahlian bidang legislasi. Struktur kelembagaan dan pengorganisasian Sekjen DPR masih menjiplak sistem kesekretariatan di departemen-departemen di lembaga eksekutif dan diatur dalam Peraturan Presiden, pengaturan fungsi legislasi dalam Tata Tertib DPR belum rinci dan sistematis terutama pengaturan mengenai pemberian dukungan Setjen DPR. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach).
Problems in this study is how the role of Secretary General of Parliament in providing expertise to support the strengthening of legislative function of Parliament 2004-2009 period, whether the structure and system of the Parliament Secretariat General support functions legislation Parliament in 2004-2009 period and whether the constraints faced by the Secretariat General of Parliament in support of expertise in the field of legislation on the membership of the period of 2004-2009. The expected outcome of this research is to obtain a thorough picture of the role of the Parliament Secretariat General in providing support expertise for strengthening the function of legislation the House the period of 2004-2009 as the research results can be concluded that the duty of the Secretary General of the House is organizing support expertise, administrative and technical support to the House. Support Secretary General House of Representatives in the field of legislation, which is one of the main functions of the Council have not been able to produce optimally. This is reflected in the implementation of the tasks the Parliament the 2004-2009 period from 122 bill that has been resolved yet fully supported by the Academic Paper and facilitation of the discussion of the bill through meetings at the Commission / committee. One reason is the limited resources of expertise supporting the field of legislation. Institutional structure and organization of the Secretary General of the DPR still plagiarizing secretarial system in the departments in the executive and regulated in Presidential Regulation, setting the legislative function in the Discipline of the House has not been particularly detailed and systematic arrangements for providing support to the Parliament Secretariat General. Writing this thesis using the method of juridical normative research is research done by examining secondary data or library materials and approach used is the approach to legislation (statue approach). |
