Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah Tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya serta mengenai keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penulis memilih judul ini dengan tujuan dapat membantu mengingatkan Perseroan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyelenggaraan RUPS yang dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi secara hukum adalah tidak sah, kecuali Keputusan Pemegang Saham yang disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh pemegang saham berdasarkan pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sah. Setelah itu baik RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham tetap harus memperhatikan tindakan selanjudnya mengenai syarat sahnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya keputusan tersebut harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris yang kemudian harus disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Persetujuan/Pemberitahuan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Begitu pula perbuatan hukum lainnya yang dilakukan Direksi dan dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan.
A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things. The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company`s Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and voidable. |
