:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Penyelesaian sengketa perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di Kotamadya Bengkulu. / Adi Bastian Salam

Adi Bastian Salam; H.M. Tahir Azhary, supervisor; Koesnadi Hardjasoemantri, examiner; Ahmad Sukardja, examiner ([Publisher not identified] , 1999)

 Abstrak

ABSTRAK
Salah satu asas perkawinan yang disyari1atkan oleh
Agama Islam ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang
diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta
mencintai. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan
suatu tujuan yang sangat diinginkan. Namun demikian,
tujuan sebagaimana disyari'atkan itu kadang-kadang
terhalang oleh suatu keadaan yakni terjadi salah paham
antara suami istri sehingga menimbulkan keretakan yang
tajam. Dalam keadaan seperti itu berarti telah terjadi
sengketa perkawinan. Dengan terjadinya sengketa tersebut,
kajian penelitian ini adalah mengenai cara masyarakat
Kotamadya Bengkulu menyelesaikan sengketa perkawinan.
Peran Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Dalam Menyelesaikan
Sengketa Perkawinan dan Unsur-unsur yang Diperhatikan
Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa tersebut. Penelitian
ini bersifat deskriptif, dilakukan baik penelitian
kepustakaan maupun penelitian lapangan di Kotamadya
Bengkulu. Dari hasil penelitian disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:
Cara masyarakat Kotamadya Bengkulu dalam
menyelesaikan sengketa perkawinan adalah sebagaimana yang
dikenal dalam Hukum Islam yaitu cara "Tahkim", cara Qadhi
atau Hakim dan cara Qadhi atau Hakim yang mendapat
Tauliyah. Selain itu dikenal cara yang lain yaitu,- a) Sel f
redress system, b) Advisor system, c) Mediator system,
d) Elder's council, e) Restriced council, f) Chieftainship
dan g) Paramount chieftainship, h) State level legal
systems.
Peran Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam
menyelesaikan sengketa perkawinan sangat penting dan
menentukan, ini terlihat dari tugasnya untuk menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara. Hakim
juga bertugas mengkonstansi , mengkualifikasi dan
mengkonstitusi perkara. Dalam pemeriksaan sengketa
perkawinan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah melakukan
upaya preventif dan represif.
Unsur-unsur yang diperhatikan Hakim Pengadilan Agama
Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan adalah
unsur kebenaran formil dan materil, meliputi: a) Alat
bukti, b) Keterangan pihak ketiga/keluarga, c) Tingkat
perpecahan rumah tangga atau keluarga, d) Mengutamakan
kedudukan istri, e) Dalam perkara verstek, ketidak
hadiran tergugat dianggap membenarkan isi gugatan,
f) Pertimbangan dan nasehat dari BP4.

 File Digital: 1

Shelf
 T36451-Adi Bastian Salam.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T36451
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 1999
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : v, 200 pages : illustration ; 28 cm
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T36451 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20267293