Abstract
Penelitian ini mengungkapkan hubungan reklamasi pantai dengan hukum tanah nasional, perlu tidaknya penataan kembali ketentuan reklamasi pantai dalam suatu ketentuan yang berlaku umum dan bersifat intersektoral dan terpadu: jenis bak-hak Ates tanah yang diberikan oleh instansi yang berwenang terhadap tanah hasil reklamasi pantai. Penelitian dilakuken melalui penelitian lapangan sebagai sumber data primer. didukung dengan penelitian kepustakaan yang meliputi ketentuan-ketentuan reklamasi pantai yang telah ada dan beberapa literatur pendukung lainnya sebagai sumber data sekunder, dengan metode kualitatif. Reklamani dapat dikianifikasikan sebagai kegiatan pengedaan tanah yang bersumber pada Undang Undang Pokok Agracia. Dasar hukum reklamasi tercantum dalam peraturan yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Reklamasi merupakan kegiatan yang bersifat multi-dimensi, karena reklamasi tidak hanya berkenaan dengan masalah pertanahan tetapi Juga berkaitan dengan masalah kehutanan, lingkungan hidup. kelautan termasuk pemukiman penduduk perkotaan. Reklamasi merupakan sarana pengadaan tanah yang efisien terutama dalam menghadapi permasalahan pertanahan di perkotaan
