|
Banyaknya dana yang terhimpun di sektor perbankan yang diakibatkan oleh penerapan berbagai cara menggalang dana dari masyarakat, di samping itu juga banyaknya dana yang tersedia di bank-bank asing yang siap didistribusikan untuk menopang kegiatan pembangunan proyek-proyek besar. Dua kondisi,disatu sisi bank mempunyai dana yang cukup besar tetapi tidak berpengalaman dengan pembiayaan proyek besar,disisi lain kegiatan pembangunan proyek-proyek membutuhkan dana yang cukup besar. Kondisi ini mendorong timbulnya pranata baru dalam dunia perbankan, yaitu timbulnya kredit sindikasi perbankan.Sebagai lembaga penyedia dana, pengucuran dana oleh bank tertentunya tidak terlepas dari resiko,untuk itu peranan jaminan menjadi hal yang sangat panting. Untuk itu permasalahan yang ditelusuri adalah tentang Status Jaminan pada kredit sindikasi perbankan dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan fasilitas kredit,dan status kreditor dan debitor dalam penyelesaian sengketa pada kredit sindikasi. Permasalahan ini ditelusuri dengan menggunakan pendekatan normative empiris dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dan data primer. Penelitian ini bersifat deskritif dan eksploratif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kredit sindikasi terjadi pada pembangunan proyek proyek besar dan jaminan di dalam pemberian kredit merupakan hal yang belum diperhitungkan secara matang serta status jaminan tidak diperjanjian secara jetas tegas dan terang,sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan eksekusinya. Pada kredit sindikasi terlihat adanya perjanjian yang obyeknya benda yang akan ada dikemudian hari.Berkaitan dengan kedudukan debitor dan kreditor, pada perjanjian sindikasi perbankan kurang diprediksi secara baik. Dari kasus-kasus yang ditelusuri dapat diketahui bahwa lemahnya kedudukan kreditor, karena tidak memperhitungkan permasalahan likuiditas yang disebabkan oleh perubahan iklim perekonomian negara, yang berakibat kreditor dituntut telah melakukan wanprestasi oleh debitornya. Pada perkembangannya praktik sindikasi telah diperjanjikan bahwa peserta sindikasi dapat bertindak sendiri sendiri dan tidak melalui agenntnya. Keadaan tersebut telah ikut berbelit-belit serta tanpa batas waktu yang jelas. Untuk menghindari kerugian,baik dari debitor maupun dari kreditor,seharusnya pada perjanjian pinjaman sindikasi suda memuat aturan yang jelas tentang nilai pertanggungan dan pertimbangan tentang kondisi yang dapat menyebabkan salah satu pihak berada pada pihak yang lemah. Untuk menghindari hambatan pelaksanaan eksekusi dan terjadinya berbagai penafsiran terhadap pelaksanaan hukum jaminan,maka pada akte perjanjian sindikasi hendaknya dimuat ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi yang melindungi kedua belah pihak. |
T36300-Purbandari.pdf :: Unduh