|
Kemerosotan moral menyebabkan terjadinya penyimpangan/penyelewengan. Di seluruh dunia orang mulai mengejar materi dengan menempatkan integritas, nama baik serta jabatan sebagai nomor dua dan notariat tidak luput dari gejala itu. Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum, keadilan, kebenaran bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat, itu sebabnya lembaga notariat dan lembaga kepercayaan menjadi satu.Notaris dalam melaksanakan kepercayaan dari masyarakat untuk membuat akta-akta memerlukan pengawasan agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma hukum yang mendasari dan terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan. Dengan pengawasan segala hak dan kewenangan serta kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasarnya senantiasa berada diatas rel, bukan saja rel hukum tapi juga etika dan moral, sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Pasal 50 sampai 60 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) juncto Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VI1/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Dikalangan profesi hukum juga mempunyai kode etik.Demikian pula dengan organisasi profesional Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana kode etik - kode etik profesi masing-masing merupakan kompas. Ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka penulisan tesis ini yaitu penelitian kepustakaan dan keadaan di lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, sedangkan keadaan di lapangan untuk mengecek penerapannya.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa pengaturan secara hukum jauh daripada memadai dan tidak mencapai sasaran. Hal ini disebabkan tidak adanya pengawasan secara langsung yang efektif, dan disisi lain kemerosotan moral menyebabkan terjadinya penyimpangan / Penyelewengan. |
T36347-Bethsy.pdf :: Unduh