:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Kepastian hukum pendaftaran tanah dikaitkan dengan penggunaan blankoAkta pertanahan

Rina Hamzah; Darwani Sidi Bakaroedin, supervisor; Akhiar Salmi, examiner ([Publisher not identified] , 2004)

 Abstrak

ABSTRAK
Dalam rangka menciptakan supremasi hukum di bidang pertanahan mutlak diperlukan suatu sistem pendaftaran tanah yang menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah dan hak atas satuan rumah susun. Kepastian hukum tercipta jika pelaksanaan pendaftaran tanah itu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang valid dan efektif dalam masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan PPAT dan akta yang diproduksi oleh PPAT tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana eksistensi jabatan PPAT dan akta PPAT dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
penelitian normatif dengan pendekatan historis dan
perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data
sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan
menggunakan logika hukum. Dari hasil penelitian ditemukan
bahwa dalam praktek yang terjadi saat ini pengaturan
mengenai jabatan PPAT dan akta PPAT diatur dalam Peraturan
Pemerintah no. 37/1998 dan Peraturan Pemerintah no. 24/1997
serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan PPAT dan
akta PPAT ini mensyaratkan penggunaan blanko akta sebagai
syarat otentisitas akta PPAT dan bahkan memungkinkan
penggunaan fotocopy blanko akta PPAT yang disahkan oleh
pejabat BPN sebagai pengganti blanko akta apabila terjai
kekosongan blanko. Pengaturan pada tingkat Peraturan
Pemerintah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ini
banyak mengundang polemik dan menimbulkan keraguan mengenai
eksistensi jabatan PPAT dan otentisitas Akta PPAT itu. Hal
ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan
meresahkan masyarakat. Oleh karena itu pengaturan mengenai
jabatan PPAT dan akta PPAT sudah saatnya untuk ditingkatkan
pengaturannya dalam bentuk Undang-undang.

 File Digital: 1

Shelf
 T37589-Rina Hamzah.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : T37589
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2004
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : ix, 98 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T37589 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20267936