Paradigma baru dalam implementasi undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah / Sri Wahyuni Sumarningrum
Sri Wahyuni Sumarningrum;
Safri Nugraha, supervisor; Akhiar Salmi, examiner
(Universitas Indonesia, 2004)
|
|
ABSTRAK Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang merupakan penjabaranpasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah,Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasionalyang Berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dandaerah dalam rangka NKRI, pada hakikatnya mengaturpenyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakanpelaksanaan asas desentralisasi. Dalam kenyataan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dianggap terlalu memberikankeleluasan (discretionary of power) kepada daerah, sehinggaakan dikuatirkan akan menimbulkan disintegrasi. Jikaberbicara mengenai otonomi daearah itu akan menyangkutpertanyaan sampai sejauh mana Undang-undang Nomor 22 tahun1999 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untukmenyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan asasdesentralisasi. Bagaimana hubungan kewenangan antarapemerintah pusat dengan pemerintah daerah setelahdiberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999. Faktorpenghambat dan pendukung apa saja yang dihadapi.Desentralisasi pada hakikatnya merupakan media dalampelaksanaan hubungan antara level pemerintah dalam lingkupsuatu negara. Hubungan antara level pemerintah ini berbedapenerapannya pada negara dengan sistem negara kesatuandengan sistem negara federal. Pemberian otonomi kepadadaerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia telahterakomodasi dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalampenyusunan tesis ini digunakan pendekatan yuridis normatifdi mana alat pengumpulan data studi dokumen meliputi bahanhukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Data sekunder diolah dan dianalisa secara kualitatif denganmenggunakan teori hukum serta pendapat para pakar.Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor22 tahun 1999 secara luas diletakkan di daerah Kabupatendan daerah Kota bukan kepada daerah provinsi. Pemerintahdan masyarakat mengatur sendiri daerahnya secarabertanggungiawab. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas daerahmenjadi paradigma baru dalam implementasi Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999. |
 T36634-Sri Wahyuni Sumarningrum.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T36634 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2004 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | iv, 131 pages : illustration ; 28 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T36634 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20267939 |
