ABSTRAK
Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan digudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Penyimpanan barang-barangbergerak dalam jangka waktu tertentu oleh pemilik barang kepada PengelolaGudang dan barang tersebut dapat diperdagangkan secara umum. PemegangResi Gudang dapat menggunakan Resi Gudang tersebut sebagai jaminan untukmendapatkan pembiayaan/kredit dari lembaga perbankan dan lembaga keuanganbukan bank. Dengan diundangkannya UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem ResiGudang; PP No 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No 9 Tahun 2006tentang Sistem Resi Gudang; dan berkaitan dengan penerbitan PP tersebut, makaditerbitkan Peratgran Menteri Perdagangan RI No.26/M-DAG/PER/6/2007 tentangBarang Yang Dapat Disimpan Di gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem ResiGudang. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatuperkembangan positif di bidang hukum jaminan karena sebelum berlakunya UUtersebut, banyak ditemui hambatan dalam mendapatkan pembiayaan/kredit darilembaga perbankan khususnya berkaitan dengan alasan memiliki tingkat risikoyang tinggi dan tidak mempunyai aset tetap seperti tanah dan rumah sebagaijaminan. Selanjutnya berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi untukmendapatkan hak jaminan Resi Gudang, maka harus dilakukan pembebanandalam bentuk akta peijanjian jaminan Resi Gudang untuk selanjutnya didaftarkanpada Pusat Registrasi dan dilaporkan pada Pengelola Gudang. Adapun PusatRegistrasi mencatat pembebanan tersebut dalam Buku Daftar Pembebanan HakJaminan dan menerbitkan konfirmasi pemberitahuan pembebanan hak jaminanbaik secara tertulis maupun elektronis. Adapun tujuan pendaftaran terhadappembebanan hak jaminan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikanperlindungan dan kepastian hukum bagi pihak kreditur. Penggunaan Resi Gudangmemberikan jalan keluar bagi petani terhadap adanya ktentuan dari lembagaperbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk dapat memberikan jaminanatas pembiayaan yang akan diberikan. Hambatan dalam memberikan aksesterhadap pembiayaan terbukti dapat memberikan dampak buruk bagiperkembangan usaha debitur di bidang pertanian yang memiliki karakter khususdari segi produk yang dihasilkan maupun jangka waktunya. Untuk itu penulismencoba melakukan penelitian yang dalam hal ini penulisan ini dibuat denganmenggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakandata sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Carapengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, yangmenggunakan tipe penelitian bersifat preskriftif dengan analisis secara kualitatif.
ABSTRACT
Warehouse Receipt that of ownership document on goodsstored at warehouse issued by warehouse management. Bygoods owner(s) movable goods is stored for certainperiod to warehouse management and those may be tradedpublicly. The holder of warehouse receipt may use it asguaranty either for financing or to obtain credit fromboth banking and non bank financial institutions. Then,by enactment of Laws No.9 year 2006 on warehouse receiptsystem, subsequently, Governmental Regulation (PP) No.36year 2007 regarding such implementation, it is issuedMinisterial Regulation of Commerce of RI No.26/MDAG/PER/6/2007 on goods to be stored at warehouse withinframework to implement Warehouse Receipt System. By suchministerial regulation there is any positive progress inguaranty laws, prior to enact such regulation (laws),there are some obstacles to get finance/credit frombank, because it has high risk rate and nor own fixedassets such as land or house as guaranty. Subsequently,in terms of procedures to be complied with to obtainright of warehouse receipt guaranty, it will be imposedsuch as deed of guaranty agreement of Warehouse Receipt,and then it should be registered at registration centreand reported to warehouse management. Thereafter,registration centre will record such imposition inregistration book, as well as issues confirmation onguaranty right imposition either in written orelectronically. The objective of registering suchguaranty right imposition is to give protection and lawinsurance to creditor. The use of Warehouse Receiptrepresents way out for farmers from regulation of Bankand non bank financial institutions to give guaranty forissuance of financial credit. Evidently, obstacles ingiving access to get finance had resulted in negativeimpact for debtor business development in agriculturespecially, who has special character regarding resultedproducts or duration. Hence, the author had tried toresearch in this case uses research method by normativejuridical law using secondary data consist of primary,,secondary laws references and supporting materials., Tocollect data it had been used literature study usingqualitative analysis by prescriptive research nature. |
T36668-Heru Gunawan.pdf :: Unduh