:: UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Analisis terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah di Kecamatan Cikampek Kebupaten Karawang (Studi kasus perkara: register nomor 1468 K/Pdt/2005 Jo 92/Pdt/2002/PT.BDG Jo 2/Pdt.G/2001/PN.KRW)

Wiwin Widaningsih; Darwani Sidi Bakaroedin, supervisor; Farida Prihatini, examiner; Arikanti Natakusumah, examiner ([Publisher not identified] , 2008)

 Abstrak

ABSTRAK
Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, tanah
memegang peranan sentral dalam kehidupan manusia serta
merupakan permasalahan yang paling pokok dan krusial.
Terlihat dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang
diajukan ke pengadilan, antara lain menyangkut sengketa
warisan, utang piutang dengan tanah sebagai jaminan,
sengketa tata usaha negara mengenai penerbitan sertipikat
tanah dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya. Negara
mengakomodir perkembangan ini melalui kewajiban Pemerintah
untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah, baik secara
sistematik maupun sporadik dengan tujuan utamanya untuk
menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas tanah. Pada kasus sengketa tanah
mengenai pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 17/Desa
Cikampek Selatan atas nama Tuan Yanto Sutisna, yang menjadi
pokok permasalahan adalah perlindungan hukum bagi dirinya
sebagai pemegang sertipikat hak atas tanah yang telah ia
peroleh dengan itikad baik, lalu mengenai tepat atau
tidaknya putusan Pengadilan, baik pada tingkat Mahkamah
Agung, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri yang
mengabulkan gugatan Penggugat. Untuk menjawab permasalahan
diatas maka dilakukan penelitian kepustakaan yang bersifat
deskriptif analitis yang menggambarkan mengenai kegiatan
pendaftaran tanah beserta berbagai permasalahan seputarnya,
khususnya' mengenai pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor
17/Desa Cikampek Selatan yang kemudian dianalisa guna
memberikan saran atau jalan keluar bagi permasalahan yang
terjadi. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa
sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang
kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak karena selalu
terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lain
yang merasa berkepentingan, tidak adanya perlindungan hukum
bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang telah
memperolehnya dengan itikad baik, lalu putusan pengadilan
yang dirasa kurang tepat karena tidak memperhatikan
lewatnya jangka waktu dengan adanya lembaga
rechtsverwerking. Oleh karena itu, dirasa perlu sikap
ketelitian oleh calon pembeli tanah yang belum maupun sudah
bersertipikat, serta sikap independen dan profesional dari
lembaga peradilan umum di Indonesia guna mewujudkan
keadilan dalam masyarakat.

ABSTRACT
In this globalized and modern era, land holds a
central role ini man's life and is the utmost essential and
crucial issue. Exhibited by the many civil and criminal
cases brought among the court, such as legacy disputes,
obligations containing land guarantee, government
administration issues regarding the publishment of land
certificate, etc. The government so as accommodates this so
called development by its duty to perform land registration
in the systematic or sporadic way in order to assure law
certainty and law protection for the land owner as its main
purpose. The annulment of land certificate dispute brought
up in this thesis refers to the certificate number
17/Cikampek Region owned by Mr. Yanto Sutisna, having shown
a series of problems such as law protection for Mr. Yanto
Sutisna, having being a good-willed land owner. Plus the
precision of the court's verdict which decided to execute
the accuser's claim. In order to attain the answers to such
problems mentioned above, an anlystic-descriptive library
research is necessary to describe the process of land
registration, to offer suggestions and seek solutions
towards the series of problems, particularly the annulment
of land certificate number 17/Cikampek Region owned by Mr.
Yanto Sutisna. Facts brought upon this research consists of
the characteristic of land certificate not having enough
law enforcement, sought by the possibility of accusation by
another party towards the land owner of unlegal ownership.
Secondly, no law protection is found upon the land owner
carrying good wills. Last but not least, the lack of
precision towards the court's verdict brought upon without
considering the rechtsverwerking institution time limit. As
of that, it is quite necessary for a land buyer to first
examine the land certificate before purchasing. Also the
necessaty of independency and professionalism of the
courthouse in Indonesia to realize justice in the society.;

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : T37608
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2008
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : vi, 63 pages ; 28 cm
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T37608 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20269558