:: UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Tinjauan yuridis pemberian kuasa mutlak dalam pemindahan hak atas tanah melalui jual beli

Ade Rosalina; Arikanti Natakusumah, supervisor; Farida Prihatini, examiner; Fathiah Helmi, examiner ([Publisher not identified] , 2008)

 Abstrak

ABSTRAK
Kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi
kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum
atas nama pemberi kuasa. Dalam realisasi pemindahan hak atas
tanah melalui jual beli, banyak ditemukan pemberian kuasa
penuh, luas dan mutlak, yang menyebabkan obyek jual beli
tidak hanya berpindah penguasaannya, akan tetapi dapat juga
berpindah kepemilikannya. Dari beberapa kasus yang terjadi
sehubungan dengan kuasa mutlak ini, diambil contoh dua buah
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini
dijadikan contoh dan dianalisis dalam penelitian ini dengan
pokok permasalahan: Bagaimana kedudukan hukum kuasa mutlak
yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah dalam rangka
pemindahan hak atas tanahnya melalui jual beli? Bagaimana
perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak pembeli yang
melakukan peralihan hak berdasarkan kuasa mutlak apabila akan
melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut dalam
menyelesaikan status hak atas tanahnya? Penelitian ini
merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif,
mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi
kepustakaan, dan penelitian bersifat deskriptif, karena
ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang
sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala-gejala
tertentu dalam suatu tindakan hukum. Berdasarkan Instruksi
Menteri Nomor 14 Tahun 1982, keberadaan kuasa mutlak telah
dilarang, karena merupakan salah satu bentuk penyelundupan
hukum yang dibuat tanpa adanya kebebasan bertindak dan
kesepakatan para pihaknya serta dapat dipastikan mengandung
itikad tidak baik. Tindakan hukum jual beli yang didasarkan
atas kuasa mutlak tersebut akan menyebabkan jual beli menjadi
tidak sah dan batal demi hukum. Pihak pembeli yang melakukan
peralihan hak atas tanahnya melalui jual beli berdasarkan
kuasa mutlak tidak akan memperoleh perlindungan hukum baik
dalam perolehan maupun pendaftaran tanahnya, namun tetap
harus dilakukan pengembalian uang pembayaran harga tanah oleh
pihak penjual yang menjual tanah berdasarkan kuasa mutlak,
hal mana diselesaikan secara tersendiri oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

ABSTRACT
Authority is the competence delegate to the receiver to
perform a legal act on the giver's authorities. In the land
rights removal through land trades' realization, lots of full
and absolute power of authorities that cause the transfer of
command and ownership of the transaction's object could be
found. From several cases happens concerning about the
absolute power of authority, we can take The Sentence of The
Supreme Court Republic of Indonesia as an example. It is the
subject matter to the juridical analysis in this research,
with main question: How is the legal status of such absolute
power of authority in the land rights removal especially on a
land trades? Moreover, how is the juridical protection
against the parties who perform the act of land trades by
this absolute power of authority? This research has a
normative approach using a secondary data obtained by
literature study, and has a descriptive character, because it
aims to give a specific data about characteristic of lawconnected
relations, conditions or any certain indications in
making an agreement. In this research, there is a case
analysis about the abrogation of this absolute power of
authority. Based on the Directive of the Secretary of the
Interior, this kind of authorities have been banned because
it was made to infiltrate law regulation and was made without
freedom of acts and agreement by both parties, also surely
made with bad intentions. This kind of act will cause the
revocation of the authority given. The parties who perform
the act of land trades by this absolute power of authority
have no juridical protection either in the achievements or in
registration of the rights removal. However, the restitution
of his losses could be discussed and agreed by both parties.;

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : T37604
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2008
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : vii, 110 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T37604 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20269565