:: UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Pertanggungjawaban kepala desa mengenai data tanah dalam buku register tanah tingkat desa dan peranannya dalam proses pendaftaran tanah secara sporadik (Tinjauan kasus Overloping Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.500/Cogreg, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor) / Siti Hariyani

Siti Hariyani; Darwani Sidi Bakaroedin, supervisor; Farida Prihatini, examiner ([Publisher not identified] , 2008)

 Abstrak

ABSTRAK
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali (Initial
Registration) yang dilakukan terhadap tanah-tanah girik atau
milik adat memerlukan data pendukung berupa Salinan Letter C,
Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Surat Keterangan Tidak
Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang diambil dari
buku-buku register tanah tingkat desa yang memerlukan
kecermatan pada saat pengisiannya, pemeliharaan dan
penyimpanannya sehingga menjadi data yang dijamin
kebenarannya. Hal ini menjadi tanggung jawab dari Kepala Desa
karena apabila terdapat kekeliruan berdampak pada kesalahan
data yang menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Riwayat
Tanah dan Surat Keterangan Tidak sengketa, yang pada akhirnya
juga berdampak pada kekeliruan data fisik dan data yuridis
dalam penerbitan sertipikatnya. Hal ini dapat menimbulkan
permasalahan tanah seperti overlapping / sertipikat ganda /
tumpang tindih. ^ ,
Kesalahan dalam mengeluarkan data tanah tersebut,
seorang Kepala Desa dapat dimintai pertanggungjawaban baik
secara pidana, perdata atau sanksi administratif berupa
teguran, pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan
kepala desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 ahun
2005.
Untuk mengurangi terjadinya kesalahan data register
tanah tingkat desa, perlu pembinaan, bimbingan dan penyuluhan
sehingga meningkatkan pengetahuan aparat desa khususnya
mengenai peraturan di bidang pertanahan dan a ministrasi
pemerintahan, sedangkan untuk mengurangi terjadinya
overlapping tersebut perlu kecermatan dan ketelitian dalam
proses pendaftaran tanah khususnya pada pengukuran dan
pemetaan di kantor pertanahan.
Untuk penyelesaian masalah overlapping tersebut,
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 Kantor Pertanahan
dapat membatalkan sertipikat tersebut baik atas permohonan
pihak yang berkepentingan ataupun berdasarkan kewenangan
Pejabat Kantor Pertanahan.

ABSTRACT
Initial Registration that conducted to land/grounds girik or
tradition property needs supporting data in the shape of Copy of
Letter C, Bank statement of Land History and Bank statement "Free
of Law Suit" that released by Kepala Desa (Head of Coutryside)
that taken from the books of land/ground register countryside
level. Existing Data at register book referred, needed careful
attention when its admission filling, its maintenance and
repository until become veritable data. This condition becomes the
responsibility of Kepala Desa because if mistaken in its admission
fill up the affect to data mistake be at the bottom of Bank
statement making Land History and Bank statement free of lawsuit,
which is also affected to physical data and judicial formality
data in publication certificate. The result in mistake in
releasing such the Kepala Desa can be asked responsibility either
through crime, civil or sanction administrative have the shape of
exhortation, layoff or remain to be from head [position /
occupation] countryside.
Mistakes of physical data and judicial formality, also
resulted in the incidence [of] overlapping problem / overlap
certificate or double certificate. Despite of other reasons the
problem, a complete inexistence of land registry map specially
when the government applied the Government ordinance Number 10 in
1961 and with Government ordinance Number 24 in 1997 possibilities
overlapping can be minimized for by PP 24 / 1997 have been enabled
usage modern technology in measurement and mapping.
For problem solution overlapping certificate, the Office of
Land Affairs has the authority to cancel certificates, based on
State's Minister rule of Agrarian Affairs / Head of National of
land affairs Number 9 in 1999. The right of office of land affairs
for cancellation this certificate is an applied system as used in
land registry which is publication system negative, since the
government does not gives guaranty for the data truth or
explanation existing in certificate referred [as], then there is
no rule of law for right owner and related to third party
land/ground is referred [as]. Nevertheless, the system can be fix
with existing principle in customary law. The institute
rechtsverwerking that is do to its time can cause lose land right
if pertinent during old ones did not labour it and its land/ground
is referred [as] controlled other party pass by rights acquirement
in good faith. With principle utility referred [as] then negative
publication system that wearied also, contain positive elementary
body.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : T37102
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2008
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : vi, 80 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T37102 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20269570