Tinjauan yuridis pemekaran daerah berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Studi kasus pembentukan kota Tangerang Selatan)
Akbar Yogaswara;
Bhenyamin Hoessein, supervisor; Siti Hajati Hoesin, examiner
([Publisher not identified]
, 2007)
|
|
ABSTRAK Didalam bentuk negara kesatuan dikenal dua asaspemerintahan yaitu sentralisasi dan desentralisasi,sentralisasi menciptakan keseragaman sedangkandesentralisasi menciptakan keberagaman, sehingga daerahdapat menentukan pilihan kebijakan apa yang sesuaikeinginan daerah masing-masing. Dengan diberlakukannyadesentralisasi, maka tiap-tiap daerah mempunyai kewenanganuntuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.Pengimplementasian dari otonomi daerah terkadang membuatsebagian masyarakat di daerah merasa kurang puas terhadapkinerja dan pelayanan pemerintah daerah. Hal tersebutmendorong sebagian masyarakat untuk membentuk daerah otonombaru. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang berlaku saat inimengatur mengenai persyaratan dan prosedur Pembentukan danpemekaran. Ada dua pokok permasalahan yang menjadi telaahandalam tesis ini, yaitu persyaratan dan prosedur Pembentukandan pemekaran daerah menurut hukum positif, dan persyaratandan proses pembentukan Kota Tangerang Selatan dalamperspektif hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian inidibahas juga mengenai perkembangan pemekaran daerah diIndonesia.Dalam penelitian ini digunakan metode hukumnormatif, dengan titik berat kepada materi peraturanperundang-undangan yang mengatur pembentukan daerah. Datadi kumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, jenisdata tersedia adalah data primer dan data sekunder yangdidapat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia danPemerintah Kabupaten Tangerang. Pendekatan penelitiandengan mengunakan deskriptif analisis dengan analisis yangbersifat kuantitatif, terakhir penarikan kesimpulan denganmetode induktif. Persyaratan dan prosedur pembentukandaerah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 32 Tahun 2004dimana terdapat syarat administratif, teknis dan fisikkewilayahan. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwauntuk persyaratan administratif, terdapat beberapapersyaratan yang belum dipenuhi oleh Kabupaten Tangeranguntuk pembentukan Kota Tangerang Selatan. Kemudian untukpersyaratan teknis masih dinyatakan lulus bersyarat. Untukpersyaratan fisik calon Kota Tangerang Selatan telahmemenuhi persyaratannya. |
 T36843-Akbar Yogaswara.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T36843 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2007 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 150 pages ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T36843 | 15-17-384185828 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20269578 |
