ABSTRAK Pogram wajib belajar pendidikan dasar adalah suatu programyang mendukung jalannya pembangunan dalam bidangpendidikan,yang mana kontribusi yang amat sangat besar dalampembangunan bangsa adalah pendidikan.Berbagai negara didunia ikut melaksanakan program pendidikan dasar sebagaiupaya dari pemenuhan hak warga negara dalam bidangpendidikan.Pendidikan adalah salah satu upaya untukmewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Alineakeempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Perwujudan itudijabarkan pada amanat konstitusi yaitu seperti yangtertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.Permasalahan yang dikaji pada penulisan tesis ini adalahbagaimana hubungan program wajib belajar pendidikan dasardengan implementasi pasal 31 UUD 1945,bagaimana hubungankebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan program wajibbelajar pendidikan dasar untuk mewujudkan pemerataan danperluasan akses pendidikan,dan faktor-faktor apa saja yangmenghambat jalannya penyelenggaraan program wajib belajarpendidikan dasar.Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metodepenelitian normatif,dengan mengumpulkan data dari bahanbahankepustakaan sebagai data sekunder.Data tersebutdiperoleh melalui:bahan primer berupa peraturan perundangundangandan konvensi internasional yang sudahdiratifikasi,bahan hukum sekunder berupa buku-bukuteks,kumpulan makalah,tulisan dan artikel yang berkaitandengan permasalahan,bahan hukum tersier berupa kamus danlain sebagainya.Alat pengumpulan data selain melalui studidokumen,juga dilakukan wawancara dengan informan untukmencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan, metodepengolahan data yaitu dengan metode kualitatif dan bersifatdeskriptif analitis.Hubungan program wajib belajar pendidikan dasar denganimplementasi pasal 31 UUD 1945 adalah pemenuhan hakpendidikan atas warga negara Indonesia sebagai upayamencerdaskan kehidupan bangsa,kebijakan pemerintah yangmendukung jalannya program pendidikan dasar telahterealisasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia,danhambatan dalam penyelenggaraan program wajib belajarpendidikan dasar adalah faktor ekonomi,sosial-budaya bangsa Indonesia. ABSTRACT Education accountability program is a program whichsupports an education development program, which providesthe best contribution towards nation's development. Manynations in the world has join this basic education programas an effort to fulfill the right of a citizen to obtaineducation. Education is on of several efforts to createnation's objective which consists in the Forth paragraph ofUndang-Undang Dasar 1945. Which also lies in theconstitutional amendment such as article 31 of UUD 1945.Research issue will be observed in this thesis is therelationship between the basic education accountabilityprogram by implementing the article 31 of UUD 1945, and therelationship of government policy in implementing the basiceducation accountability program to achieve thesustainability and expansion of education access, and whatfactors which could limit the implementation of basiceducation accountability program.Method was used in this thesis is the normativeresearch method, by collecting data from research literatureas the secondary data. Data was obtained through : primarysource which is the constitution and internationalconvention which has been ratified, secondary source, suchas literatures, papers, and articles related to the researchissue; and lastly, tertiary source such as dictionary andothers. Data collection instrument was using documentarystudy, and interview with the informants to obtain relatedinformation toward research's issue, and the data processingmethod was using the qualitative method and analyticdescriptive.The relationship of the basic accountability educationprogram with the implementation of the article 31 of UUD1945 is the fulfillment of educational rights of the peopleof Indonesia as an effort to enhance the education standardof the nation, and the government policies to sustain thisbasic education accountability program has been realized,and several obstacles towards the basic educationaccountability program are as follows : economic factors,and the socio-culture of the Republic of Indonesia. |