:: UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Pembatalan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806K/PDT/2002) / H R Erwinsyah Sulistiarto

H R Erwinsyah Sulistiarto; Darwani Sidi Bakaroedin, supervisor; Fathiah Helmi, examiner; Theodora Yuni Shah Putri, examiner ([Publisher not identified] , 2008)

 Abstrak

ABSTRAK
Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang merupakan
perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama wajib
menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua dan pihak kedua wajib
membayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pihak pertama dengan pihak
kedua kepada pihak pertama. Di Indonesia, jual beli hak atas tanah, untuk
mengalihkannya harus dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pembantu daripada Pemerintah. Namun
dalam penulisan tesis dibahas suatu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat
dihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut pihak pertama)
didalam akta tersebut tidak setuju menjual tanahnya kepada pembeli (selanjutnya
disebut pihak kedua), tetapi pihak kedua memaksa pihak pertama untuk menjual
tanahnya kepada pihak kedua dengan cara menandatangani Akta Pernyataan didepan
Kapolsek Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 1984. Maka Camat Banjarnegara
menandatangani Akta Jual Beli yang sebelumnya telah ditandatangani dengan paksa
oleh pihak pertama yang kemudian akta tersebut yang berupa Akta Jual Beli Nomor
58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984. Yang mana dengan dibuatnya Akta Jual
Beli tersebut berarti hak atas tanah dari pihak pertama telah beralih kepada pihak
kedua. Pokok Permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah kriteria
suatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan P engadilan,
khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806
K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006; Bagaimanakah tanggung jawab PPAT
terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia karena terdapat cacat hukum dalam
pembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan pada
penelitian kepustakaan. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili kasus ini
menitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu peijanjian
menurut KUHperdata.

ABSTRACT
Sales and Purchase Land is law activity that performed by party, by which first party
must delivered his right owner of his land to the second party and the second party
must paid up the price consensus amongst them. In Indonesian, sales and Purchase
Land, that to transfer the right must performed before Land Register Public Officer
or PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) as government official representatives.
However, in this Theses will overview a Cancelation of a Land Registration Deed
Cases that made before PPAT. In this cases, Seller (here in after referred to as First *
Party) that drawn up in the deed is disagree his land to the Buyer (here in after
referred to as Second Party), but the Second Party insisted the First party to sold out
his land to the Second Party by means to signed in a statement Deed before Chief
Officer Police of Banjamegara May 23 1984. Therefore, Camat Banjamegara signed
in previous Sales and Purchase Deed that signed in forced by first party with number
of deed 58/V/PPAT/1984 dated on May 28 1984. By already made of the said deed
means the authority of first party has already transfer to the second party. The
objective of this case is what is the criteria of cancel By The Law according to court
resolution? Especially in Supreme Court Resolution of Republik Indonesia Number
2806 K/PDT/2002 dated on January 23, 2006; How PPAT response to the said deed
that clarified Cancel By The Law caused of law incapable? Research Methods
applied are Juridis normarmative by evaluative that focusing Bibliograph Research,
the Supreme Court Judge Council in judging this case focused on the qualification
obliged for the validity of an agreement according to the Indonesian Civil Code.

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : T37136
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2008
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : v, 61 pages ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T37136 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20269691