Persengkokolan tender pada proyek kerjasama pemerintah dan swasta dalam perspektif hukum persaingan usaha : studi kasus KPPU perkara No. 15/KPPU-L/2007 & berkas......
Maduseno Dewobroto, Author;
Syamsul Maarif, examiner
([Publisher not identified]
, 2008)
|
Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 -2004 menyatakan bahwa pinjaman luarnegeri secara bertahap harus dikurangi. Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri dalampembiayaan pembangunan nasional diperlukan suatu alternatif pembiayaan. Salah satualternatif yang muncul dengan melibatkan sektor swasta melalui pengerahan dana untukpembangunan infrastruktur yang diperlukan. Bagi sektor swata hal ini merupakan peluanginvestasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan sedangkan bagi pemerintah alternatifini merupakan upaya penyediaan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan dana yang cukupbesar. Kerjasama pemerintah dan swasta ini harus terjadi berdasarkan suatu kesepakatanyang saling menguntungkan dan untuk itu perlu suatu aturan yang jelas. Dalam prosespembentukan kerjasama ini Pemerintah tidak bisa secara mudah mengikatkan diri denganpihak tertentu untuk melakukan kerjsama ini melainkan harus melalui serangkaian kegiatandalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama dari pihak swasta yang . Serangkaiankegiatan dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama tersebut dilakukan melaluipelelangan. Pelelangan ini dimaksudkan untuk mencari yang partner/rekan kerjasama yangterbaik diantara yang terbaik dalam penyediaan infrastruktur. Ironisnya dalam prosespelelangan terjadi suatu persekongkonglan yang bertujuan untuk mengatur dan ataumenentukan pihak terten tu agar dapat menjadi pemenang. KPPU sebagai lembagapengawas persaingan usaha berdasarkan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 memilikikompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara -perkara yang berkaitan dengan isu-isupersaingan usaha. Pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menjalankan tugasnyamenggunakan metode per se illegal dan rule of reason. Pada perkara tender ini KPPUmenggunakan pendekatan rule of reason. National Development Program (Propenas) Year 2000-2004 states that abroad loan must bedecreased. A fund alternative is needed to decrease the abroad loan aimed to fund thenational development. An emerged alternative is to involve private sector through fundmobilization to develop needed infrastructures. This is a profitable investment to privatesector, and to the government this alternative is an effort to provide the infrastructurewithout expend enormous fund. This public private partnership must do be based on amutual agreement and a clear rule. In the partnership formation process, the governmentcan not easily bind themselves to certain party to make a partnership but have to past a setof activities in order to select the private sector partner, that done by tender. This tenderintended to find the best of the best partner to provide the infrastructure. Ironically, in thetender process occurs a conspiracy aimed to set and or to determine certain party to be thewinner. KPPU as the business competition supervisor institution based on Law Number 5Year 1999 have the competencies to examine and resolved business competition issuecases. The approach used by the KPPU to perform its duty use per se illegal and rule ofreason methods. In this tender, KPPU use the rule of reason approach. |
|
No. Panggil : | T37383 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2008 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | ix, 118 pages. ; 28 cm |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T37383 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20269699 |