Sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat peran notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat. Undang-undang dan Kode Etik menghendaki Notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Dalam mengemban tugasnya itu, notaris harus bertanggung jawab. Berkenaan dengan keberadaan dan fungsi tanah, terdapat hubungan hukum, peralihan hak antara manusia dengan tanah, mencakup perbuatan jual-beli, sewa-menyewa, hibah, pewarisan maupun tukar-menukar tanah, serta pelepasan hak atas tanah dan untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan dimaksud dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat dihadapan notaris dan/atau PPAT.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai apakah Notaris berwenang membuat akta pelepasan hak dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), serta konsekuensi hukum yang timbul »tanggung jawab Notaris kepada para pihak terkait dalam pembebasan tanah tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan bahan penelitian dari data primer, sekunder, tertier dan alat penelitian berupa studi dokumen dan wawancara dengan responden yang ditentukan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data deskriptif.Hasil penelitian menunjukan adanya peranan ganda dari notaris yaitu selaku kuasa dari pemilik tanah dan selaku pejabat publik yang membuat akta pelepasan dihadapannya. Pembebasan tanah untuk pembangunan Pusdiklat Bapeten bukan merupakan kewenangan Notaris melainkan ada kewenangan pejabat publik lain, yaitu Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan Kepres Nomor 55 tahun 1993. Konsekuensi hukum yang timbul adalah melanggar pasal 16 (l)a, 52 ayat (1), 53 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dapat menjadi batal demi hukum, dan Notaris bertanggung jawab untuk memberi penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada para pihak yang menuntut dan menderita kerugian, sanksi lain berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.
As one of the society`s needs in Law, the roles of notary in the process of development has increased. Ethic Codes and Acts demand notary to do the job as good as possible. Based on the first article of Notary Act, Notary is a public officer who is authorized to make authentic acts and other authorization which has been mentioned in the acts. To carry on with these jobs, notary must be responsible. In Connection with the existence and function of land, covering the selling and buying activitie, renting, inheritance, land exchange, right release over the land and in order to offer law`s assurance on the activities mentioned, they are stated in a from o f acts which have been made in front of Notary or/with PPAT.This research has been conducted in order to reveal descriptions of how authorized the notary is in making the right release act over the land provision process for BAPETEN interests and also the arising of law consequence, notary`s responsibilities towards the related sides in land release. The research has been done in methods of normative and juridical approach, research materials were taken from prime, secondary, and tertiary data and research tools in the from of document study and interview with the appointed respondents. Then, the data was qualitatively analyzed and produced descriptive data.The result shows that there are double roles of notary which become the authority of the land owner and as a public officer who make the release for Pusdikat BAPETEN construction is not notary`s authority but it is other public officer`s right such as Land Provision Committee based on Keppres number 55 in 1993. The appeared consequence of law is that it violates the 16 article (verse la), article 52 verse 1, 53 verse 1 of Notary Act. The Sanction which can be addressed to is that the act has verifying power as an ?under the table? act or can be overruled in the name o f law and the notary has an obligation to give compensating expense, redress, and interests towards the parties who are ensuing and suffering some loss, other sanction in a from of written reprimand, temporary, honorly or dishonorly discharge. |
