ABSTRAK
Di dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi pemerintahan suatu negaradibutuhkan dana yang dapat diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam dandihimpun dari masyarakat, yaitu berupa pajak yang besarannya telah ditetapkanoleh negara. Upaya Pemerintah untuk mempopulerkan pajak kepada masyarakatdapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain dengan melakukanpenyuluhan, penayangan iklan-iklan di media, mengadakan perlombaan dengantema perpajakan, melakukan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkaityang akan mendukung pelaksanaan pajak ini tercapai, salah satunya adalahNotaris/PPAT yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenaiperbuatan hukum tertentu hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.Notaris/PPAT mempunyai peranan penting dalam mendukung terlaksananyadengan baik pelaksanaan pemotongan PPH & BPHTB, karena fungsiNotaris/PPAT di dalam bidang pertanahan sangatlah penting bagi masyarakatyang akan melakukan perbuatan hukum di bidang pertanahan. Permasalahannyabagaimanakah peranan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pemungutan PPhdan BPHTB dalam hal terjadinya pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan dihadapan Notaris/PPAT serta bagaimanakah peranan Notaris/PPAT sebagaipejabat umum dalam pelaksanaan pembayaran PPh dan BPHTB dalam halteijadinya pembuatan akta pengalihan hak atas tanah. Untuk menjawabpermasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum secara yuridis normatif,menggunakan sumber data primer yang kemudian diteruskan dengan datasekunder. Guna mendongkrak peningkatan pemasukan pajak yang diperoleh dariPPh dan BPHTB akibat teijadinya pengalihan hak atas tanah diberikan insentifsebesar 5% (lima persen) kepada Notaris/PPAT akan tetapi pada tanggal 21September 2005 pemberian insentif yang diperoleh atas jasa pelayanan yangdiberikan kepada masyarakat oleh satuan kerja perangkat daerah dilarang karenadikhawatirkan akan menurunkan kualitas jasa pelayanan. Untuk meningkatkanpemasukkan PPh dan BPHTB Notaris/PPAT diwajibkan menandatangani aktapemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat. Wajib Pajakmenyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setor PPh dan Surat SetoranBPHTB.
ABSTRACT
In delivering governmental activities and functions, a nation requiresfund which may collected from its natural resources utilization and from itscitizens through taxation system which its value is determined by the state.Governmental efforts to popularize tax to communities may through variousways, such as elucidations, advertising broadcasting through media, to organizesome tax related theme contests, establishment of good cooperation withstakeholders who would support the achievement of tax program, one o f them isnotary/Land Deed Official (PPAT) who was granted to establish authenticcertificate upon legal actions on land or title of apartment units. Notary/ LandDeed Official (PPAT) has important role to support the implementation o f IncomeTax (PPh) and Charge on Transfer of Land and Building (BPHTB) payments, dueto its role in providing services to community members who will conduct legalactions in land field. The question is what kind o f role do Regional Governmenthave as the executor o f collection of Income Tax (PPh) and Charge on Transfer ofLand and Building (BPHTB) in the event of certificate establishment of land titleacquisition. To answer the question above, the author conducted normativejuridical method of law research, using primary data sources and then secondarydata sources. To encourage state-tax-related income from Income Tax (PPh) andCharge on Transfer of Land and Building (BPHTB) upon land title acquisition,the 5% (five percents) incentive should be awarded to the notaiy/Land DeedOfficial (PPAT), but since September 21, 2005, the incentive award on publicservice performance by regional service units was prohibited to avoid thedegradation of service level quality. To increase the state income from IncomeTax (PPh) and Charge on Transfer of Land and Building (BPHTB), it wasmandatory for the notaiy/Land Deed Official (PPAT) to put his or her signatureon certificate of land title and/or building title acquisition at the time the Taxpayersubmit the tax payment proof in the form of Income Tax (PPh) Collection andCharge on Transfer of Land and Building (BPHTB) Collection. |
