|
Dewasa mengandung kewenangan bertindak dalam lalu lintas hukum. Sistem hukum di Negara kita menggunakan parameter yang bervariasi tentang usia dewasa, sehingga sering membingungkan. Kedewasaan yang mempunyai hubungan erat dengan kewenangan bertindak juga mesti dicermati oleh Notaris dan PPAT, yang pada kedua profesi tersebut menggunakan parameter usia dewasa yang berbeda pula. Seseorang yang telah berusia pada parameter tertentu, menurut Undang-undang Jabatan Notaris telah dianggap dewasa, namun menurut peraturan PPAT dianggap belum dewasa karena belum memenuhi batas minimum parameter usia dewasa yang ditentukan oleh peraturan PPAT, sehingga kadangkala dapat menimbulkan benturan parameter usia dewasa dalam pembuatan akta-akta. Permasalahannya, bagaimana akibat hukumnya bilamana hal tersebut teijadi dan upaya hukum apa yang dapat kita tempuh. Penulisan ini menggunakan metodologi penulisan yang bersifat normative, dengan studi kepustakaan. Sebagai akibat akta Notariil yang dibuat oleh penghadap yang menurut Undang-undang Jabatan Notaris dianggap telah dewasa adalah tetap sah namun menjadi tidak berlaku (tidak berguna) jika akta Notariil tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan pembuatan akta PPAT, karena antara bidang Kenotariatan dan PPAT menggunakan parameter kedewasaan yang berbeda. Apalagi dalam melakukan perbuatan hukum mengalihkan harta tetap milik anak yang dianggap belum dewasa. Hal tersebut dapat diupayakan dengan Ijin Pengadilan atau upaya pendewasaan. Kepada Notaris dan PPAT, kewaspadaan, kehati-hatian dan kecermatan dalam memahami perbedaan parameter usia dewasa mutlak diperlukan, agar tidak salah menerapkan dalam mengambil keputusan sebagai dasar pembuatan akta-akta. Kepada pembuat undang-undang agar dapat dibuat ?keseragaman? dalam parameter usia dewasa agar tidak membingungkan. |
