Kekuasaan dan tanggungjawab Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (Studi kasus pengelolaan dana bagi hasil PBB dan BPHTB di Provinsi Bengkulu tahun 2006) / Ahmad Wali
Ahmad Wali;
Safri Nugraha, supervisor; Satya Arinanto, examiner; Bhenyamin Hoessein, examiner
([Publisher not identified]
, 2008)
|
|
ABSTRAK Tesis ini membahas kekuasaan dan tanggung jawab kepala daerah dalampengelolaan keuangan daerah berdasarkan kasus pengelolaan dana bagi hasil PBBdan BPHTB di Provinsi Bengkulu Tahun 2006. Penelitian diarahkan untukmencari dan menemukan, sumber kekuasaan pemerintah daerah dalam mengelolakeuangan daerah dan mengkaji pertanggungjawaban pengelolaanya berdasarkanperspekstif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Penelitian ini adalahpenelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undanganserta diperkuat dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyarankan bahwaGubernur sebagai pejabat yang memegang pengelolaan keuangan daerahseharusnya menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) yakni asaslarangan detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang), selanjutnya perlujuga mencermati prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah. Penegakanhukum yang dilakukan oleh Kejaksaan seharusnya juga menyentuh aspekadministratif, bukan semata-mata hukum pidana. Undang-Undang PemerintahanDaerah harus direvisi yakni ketentuan tentang izin pemeriksaan kepala daerahcukup berdasarkan pemberitahuan penyidik kepada Presiden serta perlu diaturnya secara khusus ketentuan pidana terhadap tindakan kepala daerah yang menerima transfer dana dari pusat tanpa melalui rekening kas daerah ABSTRACT The focus of this study is authority and responsibility of the head of localgovernment in the management of local finance (case study the management ofsharing fund of the land and building tax at Bengkulu Province in 2006). Researchis led to look for and finding, local government authority source in brings offfinancially region and this research is procedur accountability bases perspekstifState Administration Law and Criminal Law. This research is observationaljurisdictional normatif who utilize legislation approaching and to be strengthenedby case approaching. This observational result suggests that Governor as officialas hold region finance management necessarily carry on good governance groundnamely exclusion principle detournement de pouvoir (authority abuse), hereafterneeds also research principles in regions financial management. Law enforcementthat did by Attorney necessarily also touch administrative aspect, are not merecriminal law. Region Governance law shall be revised namely rule about checkpermit carries the wind enough region base investigator making known to President and need to be managed its specially criminal rule for action to carry the wind region that accept fund transfer from center without via region cash account |
|
|
| No. Panggil : | T37520 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2008 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xviii, 157 pages : illustration ; 28 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T37520 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20269944 |
