ABSTRAK
Dewasa ini peranan dan aktivitas korporasi sangat strategis. Tidak jarang dalampraktiknya korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan danmemperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Tesis ini membahas mengenai latarbelakang penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 31Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, proses penuntutanpidana terhadap korporasi, kendala-kendala dalam penegakan hukum pidanaterhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya mengatasikendala-kendala tersebut serta evaluasi terhadap jenis pidana denda terhadapkorporasi dalam UU tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatifyang didukung penelitian empiris. Sedangkan analisis hasil penelitian dilakukandengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagaidata pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntutan dan penjatuhanpidana hanya terhadap pengurus korporasi dalam perkara tindak pidana korupsidianggap tidak adil sementara terhadap korporasinya tidak dilakukan penuntutanpidana. Secara umum, proses penuntutan pidana bagi subyek tindak pidanakorporasi berlaku sama seperti halnya pada proses penanganan perkara terhadapsubyek tindak pidana perorangan. Namun terdapat hal-hal yang berbedakhususnya dalam hal mengenai perwakilan korporasi, pencantuman identitastersangka/terdakwa, penyusunan konstruksi surat dakwaan dan mengenaipelaksanaan putusan pidana denda terhadap korporasi. Dalam praktiknya, terdapatkendala-kendala dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalamperkara tindak pidana korupsi yaitu meliputi faktor hukum dan faktor penegakhukum. Penelitian ini menyarankan perlu adanya perubahan pola pikir dan polatindak dari aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan pidana terhadapkorporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan pentingnya upayapembaharuan undang-undang tindak pidana korupsi yang meliputi materitermasuk jenis pidana terhadap korporasi maupun hukum formilnya.
ABSTRACT
Today, the role and the activity of the corporation are very strategic, not rare inpractice the corporation could become means of carrying out the crime andobtaining the profit from results of the crime. This thesis throughly overview itbackgrounds of appointment of corporation as a subject of criminal law in UU No.31/1999 and revised with UU No. 20/2001, criminal prosecution of corporation,obstacles and obvious hindrances in prosecuting corporation in infringement ofcorruption crimes with any effort to overcome such prosecute obstacles as well asevaluation of corporate criminal fine applied within the acts. This researchrepresents normative juridical research using secondary data as primary data andprimary data as supporting data. Research conclusion has indicated thatprosecutions and criminal penalties to corporate managements considered asunfair without placing related corporation as a mutual subject of prosecution. Ingeneral, prosecute process for corporate crime subject is identical with prosecuteprocess of personal crime. However, there are some dissimilarity, particularlywith regards to corporation representation, identity exposure of defendant,configuration of allegation letter and concerning implementation of fine againstcorporation. In practical matters, there are apparent obstacles within the lawenforcement process in corruption criminal cases by corporation namely the legalfactor and the law enforcer factor. This research recommended need the existenceof the change in the pattern thought and the pattern of the act from the upholder'sapparatus of the law to carry out the criminal demanding against the corporationin the case of the criminal act of corruption and the importance of criminal effortsof corruption that cover material including the criminal kind against thecorporation and his formal law of reform of act regulations. |
