Dalam PKP2B dan perjanjian subkontraktor dari PKP2B, para pihak yang akan mengadakan perjanjian dapat menentukan ketentuan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui litigasi. arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial yang memerlukan persetujuan para pihak. Pada dasarnya, konsep arbitrase adalah proses konsensual. Namun demikian, putusan arbitrase masih perlu diperkuat oleh Negara melalui pengadilan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang membutuhkan peran pengadilan. Terkait upaya pembatalan putusan tersebut masih terdapat multi interpretasi pendapat diantara kalangan praktisi, akademisi, dan hakim-hakim di Pengadilan.
Abstract
In PKP2B and subcontractor agreement, the parties entered into an agreement will be able to determine dispute settlement provisions. The settlement of disputes can be resolved through litigation, arbitration and alternative dispute settlement. Arbitration is used to settle commercial disputes in which parties agree for settling their disputes. Basically, the concept of arbitration as a consensual process but the arbitral award is still need to be reinforced by state through the Indonesian court. It can be seen from the process of the recognition and enforcement of international arbitral awards which require the role of the court. Still, there are multi-interpretation of practitioners, academics, and judges' opinions in the court for annulment of international arbitral awards. |
