Skripsi ini membahas perlu atau tidaknya keberadaan jabatan Wakil Gubernur dalam suatu provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan daerah erdasarkan asas otonomi daerah. Pertimbangan mengenai perlu atau tidaknya diadakan jabatan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi ini didasarkan pada konsep-konsep dalam teori organisasi, khususnya kompleksitas organisasi dan rentang kendali; serta dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang kerap timbul di berbagai provinsi karena adanya jabatan Wakil Gubernur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitis deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) perlu untuk membuat ketentuan yang baru tentang pengadaan jabatan Wakil Gubernur di tiap-tiap provinsi, dengan memperhatikan kebutuhan tiap-tiap provinsi berdasarkan konsep-konsep di dalam teori organisasi. Ketentuan yang baru ini hendaknya dimuat di dalam undang-undang pemerintahan daerah yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang masih berlaku sampai saat ini.
Abstract
The focus of this study is whether the role of Vice Governor is necessary or not in a province that run the local government based on local autonomy principle. The consideration of whether the role of Vice Governor is needed or not in the enforcement of local government is based on concepts in the theories of organization, especially complexity of organization and span of control; also backgrounded by the problems that frequently appear in several provinces because of the existence of the role of Vice Governor. This research is a qualitative descriptive interpretive. The researcher suggests that government (President and House of Representatives) should make a new rules about the procurement of the role of Vice Governor in every province, by observe the needs of every province based on concepts on theories of organization. The new rules should be included on the new Local Government Act to replace the The Law of Local Administration No.32/2004 which is still valid at the moment. |
