Penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk terminologi kekayaan negara hubungannya dengan pembuktian dan hasil eksekusi tindak pidana korupsi : studi kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia = Application of the principle of De Autonomie Van Het Strafrecht materiale for the terminology of the state assets in connection with authentication and the execution of corruption : case study PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Matondang, Erwin;
R. Narendra Jatna, supervisor; Sri Laksmi, supervisor
(Universitas Indonesia, 2011)
|
Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk kekayaan negara. Karena terminologi mengenai kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan memiliki arti yang berbeda khususnya kekayaan di BUMN, pembahasan ini harus didukung dengan Asas Systematishe Specialiteit untuk menentukan undang-undang yang dapat dikenakan terhadap pelaku di BUMN apakah suatu perbuatan korupsi di BUMN termasuk perbuatan yang dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena perbedaan pengertian terminologi ini mempengaruhi pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, apakah akan diterapakan undang-undang korupsi atau undang-undang lain yang memiliki norma yang sama dengan undang-undang korupsi. This study discusses the application of the principle of De Autonomie Van Het Strafrecht Materiele for the country's assets. Because the terminology of state assets when separated and not separated have different meanings, especially in state-owned property, this discussion supported by Systematishe Specialiteit principle to determine whether the laws that imposed against the offender in the state is an act of corruption in state firms, including actions that may be imposed by Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication Jo Law Number 20 Year 2001 on Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption. Because these differences of terminology affect the understanding of verification in the Criminal Procedure Code, whether to apply the laws of corruption or other laws that have the same norm with the law of corruption. |
|
No. Panggil : | S306 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2011 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | |
Tipe Konten : | |
Tipe Media : | |
Tipe Carrier : | |
Deskripsi Fisik : | xiii, 95 hlm. ; 30 cm + Lamp. |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S306 | 14-20-666815067 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20271516 |