Analisa hukum terhadap penggunaan sistem informasi untuk layanan publik
Hotma Ida Mutiara;
Edmon Makarim, supervisor; Safri Nugraha, examiner; Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)
|
|
Tesis ini membahas mengenai penggunaan sistem informasi yang diwajibkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pelayanan publik. Sistem informasi yang diperoleh antara lain dari dana APBN dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta merupakan barang milik negara yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kontribusi penerimaan negara serta dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur administrasi negara sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, diperlukan sumber daya manusia yang baik, koordinasi dengan pemerintah (Menkominfo/Detiknas) dan menyarankan badan-badan publik untuk meneliti lebih seksama lagi potensipotensi penerimaan negara bukan pajak yang dapat diperoleh dari berbagai layanan informasi publik kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. This research aimed to analyze the compulsory applying of information system in various related laws in line with public service. The existing information system comprises state budget and collaboration between Government and private sector. It is an asset of state which must be used maximally in order to increase publicservice quality and also its share to the state's revenue and in addition, its accountability can be done by state official in accordance with prevalent law. The research is a qualitative format that adopts normative jurisdiction method and descriptive design. The Results of research advice the development and information system usefulness still needs competent human resourse, coordination among government (Ministry of Communication and Information/Detiknas) and also advice various public institutions to explore thoroughly about non tax resources that can be explored from many kinds of public services, and then follow up by revising the government decree in the field of non tax. |
|
|
| No. Panggil : | T28378 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated |
| Tipe Carrier : | volume |
| Deskripsi Fisik : | ix, 147 pages ; 29 cm+ lamp |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T28378 | 15-17-117815825 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20271529 |
